Home / Siaran Pers

Minggu, 9 Juni 2024 - 06:57 WIB

Aceh Miliki 350 Gampong Iklim

@ADMIN 1 - Penulis

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr.Ir. Zulkifli, M.Si., mewakili PJ Gubernur Aceh menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh, Rabu (5/6/2024). (Image courtesy: Media Centre Prov. Aceh)

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Dr.Ir. Zulkifli, M.Si., mewakili PJ Gubernur Aceh menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2024, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Aceh, Rabu (5/6/2024). (Image courtesy: Media Centre Prov. Aceh)

TVDesa – Banda Aceh : Keberadaan gampong (desa) Iklim dinilai sangat penting dalam mendorong penerapan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi, mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas di Aceh.

Inovasi lain yang dikembangkan di antaranya adalah pengembangan Refused Derived Fuel (RDF) yang merupakan teknologi pengolahan sampah terpadu menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan sebagai pengganti bahan bakar fosil.

Demikian disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh Zulkifli, usai bertindak sebagai Inspektur Upacara, pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di halaman kantor Gubernur Aceh, Rabu (5/6/2024).

Zulkifli menyampaikan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024 yang diusung Pemerintah Indonesia adalah Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi yang tidak hanya sebatas meningkatkan produktivitas bentang lahan tetapi juga mengurangi emisi karbon dan memperbaiki siklus air, sehingga berkontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim, serta mengedepankan Prinsip Keadilan.

Untuk mendukung upaya tersebut, saat ini Pemerintah Aceh telah menginisiasi beberapa aktivitas kunci, seperti Gampong Iklim. Sejak 2019, Pemerintah Aceh telah menetapkan 350 Gampong Iklim, dengan kualifikasi 1 unit kategori Lestari, 24 Unit kategori Utama, dan selebihnya kategori Madya serta Pratama.

“Keberadaan Gampong Iklim sangat penting dalam mendorong penerapan pengelolaan lingkungan hidup serta adaptasi, mitigasi perubahan iklim berbasis komunitas di Aceh,” ujarnya.

Oleh karena itu, Zulkifli mengingatkan seluruh Aparatur di jajaran Pemerintah Aceh, agar menjadikan tema ini sebagai pengingat untuk terus berinovasi serta mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap penanganan di sektor lingkungan.

“Dalam konteks Aceh, tema ini harus kita jadikan sebagai sarana pengingat sekaligus ajakan, bahwa penyelesaian akar masalah dampak perubahan iklim harus dilakukan melalui pengembangan inovasi yang dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan, sekaligus mengedepankan prinsip keadilan dan inklusivitas,” ujar Zulkifli.

Baca Juga |  Empat Gampong Binaan Komunitas Pijay Gleeh Mulai Bersinar

Zulkifli menambahkan, upaya penyelesaian isu strategis tersebut harus dilakukan melalui pemulihan ekosistem dan melibatkan entitas masyarakat, penggunaan teknologi tepat guna, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan teknik pengelolaan dan pemanfaatan air yang efisien, pengolahan sampah serta pemilihan varietas tanaman tahan dampak perubahan iklim.

Untuk diketahui bersama dalam konteks pelestarian dan pemulihan ekosistem, Pemerintah Aceh terus melakukan perbaikan tata kelola sektor hutan dan lahan, di antaranya melalui peningkatan efektivitas perlindungan pengamanan hutan, peningkatan produktivitas pengelolaan hutan Bersama masyarakat melalui Perhutanan Sosial.

Selain itu, peningkatan kapasitas penyerapan emisi secara vegetative melalui penanaman pohon dan membangun water logger sebagai sistem peringatan dini pemantauan tinggi muka air tanah dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan pelibatan entitas Desa Mandiri Peduli Gambut.

Secara keseluruhan, kata Zulkifli, implementasi pengelolaan lingkungan hidup di Aceh menekankan pada prinsip keadilan, karena manfaatnya harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Pendekatan yang dilakukan ini mencakup pelibatan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam, dan mengakui serta menghargai pengetahuan tradisional dalam praktik pemulihan lahan. Dengan demikian, upaya pemulihan lahan tidak hanya berkontribusi pada solusi iklim yang inovatif tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan lingkungan.

Atas beberapa capaian tersebut, Pemerintah Aceh mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang tinggi atas kerja keras seluruh elemen, seluruh masyarakat, kelompok komunitas, aktivis dan CSO, dunia usaha, para tokoh perempuan, generasi muda, akademisi, jurnalis dan juga jajaran birokrasi di daerah dan di lapangan.

“Kerja kolaborasi ini akan terus kita kembangkan untuk peningkatan efektivitas serta dampaknya bagi terwujudnya lingkungan hidup Aceh yang sehat dan berkelanjutan. Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024 ini menjadi momen penting bagi kita untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian secara konsisten dalam upaya memperbaiki lingkungan secara keberlanjutan,” imbau Zulkifli.

Baca Juga |  Mantan Pendamping Lokal Desa Itu Kini Jadi Keuchik Cot Teube

Sebelumnya, saat membacakan amanat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, Zulkifli mengungkapkan, disepakatinya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap 5 Juni oleh masyarakat Internasional, bermula dari Deklarasi Stockholm 1972.

“Deklarasi Stockholm menjadi awal dialog yang membahas pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia, sekaligus menandai ditetapkannya tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” ungkap Zulkifli.

Momentum ini, sambung Zulkifli, menjadi fondasi penting dan menjadi bagian dari platform global untuk menginspirasi dan menciptakan gerakan bersama dalam mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang sehat sebagai jaminan kehidupan dunia yang berkelanjutan.

Zulkifli menambahkan, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tujuan bersama dan bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Zulkifli juga mengiingatkan, dalam era saat ini pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan terus menghadapi tantangan yang semakin komplek.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dengan pendekatan multi dimensi serta pengembangan inovasi yang berkesesuaian dan berkeadilan dalam skala lokal,” ujarnya.

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 9 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Siaran Pers

Pj DPMK Deiyai dan TV Desa Sepakati Pengembangan Media Lokal

Siaran Pers

Gus Halim Ajak Tokoh Adat Terlibat dalam Pengentasan Daerah Tertinggal

Siaran Pers

Kemendes PDTT: Dana Desa Pemenang TTGN Bakal Bertambah

Siaran Pers

Dirut LPDP Sebut SDGs Desa Jadi Panduan Pembangunan Komprehensif

Kabar Daerah

Penuh Haru! Momen Saat Tim KKN UIN SAIZU Membersamai Muslimat NU Santuni Yatim Piatu

Siaran Pers

Kemendes PDTT: Teknologi Tepat Guna Implementasi SDGs Desa Ke-9

Siaran Pers

TTGN Ke-25, Gus Halim: Kolaborasi Pemasaran Kunci Keberlanjutan Teknologi Tepat Guna

Siaran Pers

Kepala BKKBN Minta Kades Perhatikan Sanitasi yang Tidak Layak