Home / Opini

Sabtu, 10 September 2022 - 20:19 WIB

Angin Perubahan Bernama KHDPK

Tejo Prabowo - Penulis

Oleh : Tejo Prabowo, ST

Ketua LSM Jatibumi Blora

 

Hutan adalah sumber kehidupan. Dimana dari hutan lah semua kebutuhan manusia sebenarnya bisa terpenuhi dan memakmurkan masyarakat desa sekitar hutan, tinggal bagaimana pengelolaannya. Sudah menjadi rahasia umum di Blora kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan ada di desa-desa pinggiran hutan. Stigma maling kayu melekat sekian lama, hutan kaya rakyat melarat.

Berdasarkan data BPS, dari 25.863 desa yang berada di sekitar kawasan hutan itu ternyata 36,7% termasuk kategori miskin. Sementara, angka kemiskinan di Pulau Jawa sebanyak 14 juta orang atau 52% dari total penduduk miskin nasional sebanyak 26,5 juta penduduk (BPS, 2021), Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan negara di pulau Jawa dan Madura.

Tidak kita pungkuri salah satu akses untuk bisa mendapatkan penghidupan dari hutan salah satu cara adalah menjadi pencuri kayu jati yang tinggi nilainya. Pun mereka harus kerja sama dengan petugas setempat, sangat sulit bagi masyarakat pencuri kayu jati untuk tidak kerja sama dengan petugas setempat. Tertangkap, dirampas, digebuki, dipenjara bahkan tewas sering terjadi. Praktik-praktik tindak kekerasan dan ke-tidakadilan sering terjadi dan korban terbesarnya selalu rakyat atau masyarakat yang tinggal di Desa pinggiran hutan.

Salain mencuri atau mblandong seiring dengan berjalannya waktu sebagian masyarakat pinggiran hutan menjadi penggarap lahan sekitar hutan, menanam tanaman pangan dibawah tegakan atau lazim disebut pesanggem atau petani hutan. Kenapa mereka dari dahulu gak bertani saja ?, bukankah masyarakat lain-nya di desa-desa sejak dahulu juga bertani ?, jawaban dari pertanyaan diatas adalah selain bertambahnya jumlah penduduk, terbatasnya lahan pertanian, dan akses minimnya akses pekerjaan juga karena rata-rata desa pinggiran hutan dan desa tengah hutan lahan pertaniannya gak seperti di desa-desa yang lain pada umumnya seperti di daerah Mendenrejo, Kedung Tuban, Blora, Banjarejo dll. Dimana akses irigasi, ketersediaan air dan lahan pertaniannya masih luas dan bisa panen padi dua bahkan tiga kali setahun. Lahan pemajakan (lahan pertanian milik perorangan) di Desa hutan rata-rata sangat terbatan, kalaupun ada gak luas, itupun kebanyakan bentuk tegalan, tadah hujan alias irigasi non teknis. Maka menjadi petani penggarap di lahan hutan dibawah tegakan menjadi satu-satunya pilihan.

Baca Juga |  Catatan DRP Sarapan SDGs “Membaca Hasil SDGs Desa Tujuan 10. Desa Tanpa Kesenjangan| eps 253”.

Gak banyak, rata-rata kemampuan menggarap lahan hutan dibawah tegakan cuma sekitar 0,2 sd 0,3 hektar perpetani. Komoditas tanaman pangan yang ditanam juga biasanya tanaman jagung. Ditanam disaat awal musim hujan dan bisa panen sampai dua kali. Hal inilah yang menjadikan Blora sebagai daerah penghasil jagung nomer dua di jawa tengah dengan produksi 362,118 ton pertahun (data BPS, 2018), setelah Kabupaten Grobogan dengan jumlah produksi lebih dari dua kali lipatnya ditahun yang sama.

Praktik dilapangan menggarap lahan hutan dibawah tegakan bukan tanpa masalah, petani gurem tersebut dengan teganya sering dipalak dengan alasan shering bagi hasil. Ditingkat bawah praktik pungut memungut tersebut ada dan lestari sampai sekarang sampai puluhan tahun, entah kemana aliran dananya. Ini sudah menjadi rahasia umum, pesanggem yang sudah begitu miskin, tidak mendapatkan akses pupuk bersubsidi, dalam keterbatasan dan keterpaksaan untuk hidup masih dipungut. Ternyata praktik ‘lebih kolonial dari kolonial’ disaat Indonesia sudah 77 tahun Merdeka masih ada. Tak perlu dibahas siapa yang memungut, namun sekarang gencar teriak-teriak bahwa merekalah yang ter-zholim-i.

Awal Mei 2022, Pemerintah Pusat membuat terobosan kebijakan yang disebut Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa, juga di Blora tentunya. Ini hal besar, mengingat hutan di Blora yang luasnya adalah 90.416,5 Hektar atau 49,52 % luas teritorial Kabupaten Blora. Dalam soal prosentase luasan, di Jawa Tengah prosentase wilayah hutan terbesar memang ada di Blora, kita juara. Sisa prosentase teritorial yang ada di Blora 25,38 % adalah tanah sawah/tegalan, dan sebesar 24,96 % adalah tanah pekarangan, waduk, embung, pemukiman, perkebunan, jalan dan lain-lain.

Baca Juga |  Presiden Jokowi Serahkan SK Hutan Sosial Dan Tora

KHDPK adalah akses pintu masuk bagi masyarakat terutama desa pinggiran hutan dan tengah hutan untuk turut mengelola lahan hutan secara legal, yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan BUMN kehutanan. Hal ini menyangkut peri kehidupan dan kesejahtaraan banyak rakyat Blora, jika rata-rata pesanggem mampu menggarap 0,25 H per-pesanggem dan lahan hutan di Blora yang alih kelola-kan menjadi KHDPK sebanyak 20.000 H, maka terdapat 80.000 Kepala Keluarga yang secara legal bisa meng-akses lahan hutan untuk bercocok tanaman. Bisa mengentaskan angka kemiskinan di Blora secara signifikan. Ini adalah sebuah harapan baru, nyata ada didepan mata, peluang untuk mensejahterakan rakyat Blora bukan cuma dari Dana Bagi Hasil Migas (DBH) saja, yang sejak dulu sampai sekarang masih fatamorgana.

Lantas bagaimanakah idealnya peran Pemerintah Daerah Kabupaten Blora (Pemkab Blora) dalam menangkap berkah dari KHDPK ?, bukankah kita sudah tidak memiliki dinas kehutanan lagi ?, banyak !, banyak hal yang bisa dilakukan oleh PemKab Blora, salah satunya adalah berfokus mendampingi ribuan masyarakat petani hutan/pesanggem agar bisa mendapatkan akses mengelola lahan hutan seluas-luasnya secara legal. Tidak cuma memanjakan coorporate seperti PT. Andini Blora Gama Sejahtera (PT. ABGS) mendapatkan akses pengelolaan lahan seluas 300 H di lahan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan UGM saja, yang entah kapan dibangun kandang sapinya, dan datang sapinya untuk diternakkan.

Blora, 10 Sep 2022

Berita ini 19 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Dua Cara Konversi Video Youtube Menjadi Teks

Opini

Catatan Sarapan SDGs dengan Topic : Membaca Hasil SDGs Desa Tujuan 14. Desa Peduli Lingkungan Laut dan SDGs 15. Desa Peduli Lingkungan Darat | eps 258.

Opini

Alaska, Geliat Wisata Baru dan Rintisan BUMDes Desa Gondoriyo

Opini

Selamatan Sewindu UU Desa

Opini

Pemdes Sri Kembang Salurkan BLT-DD Tahap II TA 2022

Kabar Daerah

Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Lampung Selatan Adakan Rakor Di Desa Wisata

Kabar Desa

Lentera Pustaka Peringati Maulid Nabi Sebagai Penguatan Religi

Opini

Catatan Sarapan SDGs: Membaca Hasil SDGs Desa Tujuan 7. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan | eps 249.