Home / Kabar Pusat

Rabu, 6 Oktober 2021 - 21:17 WIB

Bahas Penanganan Stunting Desa, Gus Halim Terima Audiensi Kepala BKKBN

Yadi - Redaksi Jakarta - Penulis

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di ruang kerjanya, Rabu (5/10/2021).

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di ruang kerjanya, Rabu (5/10/2021).

TV Desa – Jakarta : Gus Halim menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),  Dalam Program Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Hasto Wardoyo di ruang kerjanya, Rabu (6/10/2021).

Pertemuan tersebut membahas tentang penanganan stunting di desa. Gus Halim mengatakan, penanganan stunting di desa sejalan dengan salah satu tujuan SDGs Desa yakni desa sehat dan sejahtera. Ia berharap, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan BKKBN dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan stunting di desa.

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di ruang kerjanya, Rabu (5/10/2021).

Terkait hal tersebut, Kemendes PDTT dan BKKBN akan melakukan integerasi data, yakni data SDGs Desa dengan data yang dimiliki BKKBN. Data tersebut nantinya, akan digunakan sebagai landasan kebijakan penanganan stunting di setiap desa.

Baca Juga |  Gus Halim Dorong Budidaya Anggur Jadi Bagian Ketahanan Pangan

“Data BKKBN dan data yang telah dikumpulkan desa (data berbasis SDGs Desa) butuh dikonsolidasi. Sehingga jelas dana desa bisa dipakai untuk itu, dan dana desa bisa fokus,” ujarnya.

Menurut Gus Halim, Sejauh ini jumlah dana desa yang dialokasikan untuk penanganan stunting masih tergolong kecil. Penanganan stunting bisa saja mendapatkan alokasi yang lebih tinggi jika sangat dibutuhkan desa.

“Kita bisa ingatkan pendamping desa untuk mengawasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) agar jangan sampai terlupa soal stunting. Pendamping desa kan tahu basis stunting di desa mana di RT mana,” ujarnya.

Menurut Gus Halim, dana desa sendiri dialokasikan untuk menangani dua persoalan yakni peningkatan ekonomi dan kualitas SDM di desa. Dan penanganan stunting penting dilakukan untuk memastikan kualitas SDM desa terjaga dengan baik.

Baca Juga |  Pentingnya Memuliakan Perempuan Dalam Pembangunan Desa

“Dana desa kan prinsipnya untuk dua hal, yakni ekonomi dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Jelas stunting masuk ke dalam peningkatan kualitas SDM,” terangnya.

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo di ruang kerjanya, Rabu (5/10/2021).

Di sisi lain, Hasto Wardoyo mengatakan, penanganan stunting di desa akan lebih efisien jika digerakkan melalui desa. Ia berharap, keseriusan dalam menangani stunting akan memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan terwujudnya desa sehat dan sejahtera.

“Pembangunan kalau dilakukan dari desa akan lebih efisien. Karena pemberdayaannya jalan,” ujarnya.

Berita ini 55 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Halal Bihalal Kemendes PDTT, Gus Halim Dorong Jajaran Agar Lebih Baik Dalam Bekerja

Kabar Pusat

Jalin Erat Silaturahmi, KBM  Sumbar Gelar Buka Puasa Bersama*

Kabar Pusat

Kenaikan Tukin, Gus Halim: Momentum Peningkatan Semangat Kerja

Kabar Pusat

Gus Halim: Redistribusi Uang saat Mudik Lebaran Perkuat Desa Wisata

Kabar Pusat

Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen

Kabar Pusat

Mendagri Harap UU Desa Jadi Terobosan Tingkatkan Kinerja Pemdes

Kabar Pusat

Paripurna DPR Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang

Kabar Pusat

Kemendes Catat Pendapatan Warga Desa Meningkat 80 Persen