Home / Opini

Kamis, 7 Oktober 2021 - 08:41 WIB

BUMDes Ala PP No 11 Tahun 2021 Antara Harapan dan Kenyataan

Rizallayo - Penulis

Rizallayo – Solok : Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 di nyatakan bahwa defenisi Bumdes adalah :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”

Selanjutnya pada Pasal 3 PP No 11 tahun 2021 BUM Desa bersama bertujuan :

  1. Melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
  2. Melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
  3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarrnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;
  4. Pernanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
  5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Pada Pasal 4 PP No 11 tahun 2021  di nyatakan bahwa Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip :

  1. profesional;
  2. terbuka dan bertarggung jawab;
  3. partisipatif;
  4. prioritas sumber daya lokal; dan
  5. berkelanjutan

Beranjak dari 2 pasal dalam PP No 11 tahun 2021 diatas yakni pada Pasal 3 dan Pasal 4 terlihat jelas bahwa ke depannya bumdes sebagai badan hukum dan unit di desa mempunyai peran dan fungsi yang tidaklah ringan. Ada Dwi Fungsi bumdes di tengah-tengah masyarakat pedesaan yakni :

  1. Fungsi Pelayanan Publik ( public service function )
  2. Keuntungan / Profit Oriented

Sebuah tantangan yang tidaklah ringan tentunya bagi Bumdes secara kelembagaan dan manajemen bumdes ke depannya.

Sebagai sebuah badan hukum dan uinit bisnis tentunya bumdes haruslah di kelola secara professional dan orang-orang yang professional pula. Jika tidak demikian tentunya apa yang telah di tuangkan di dalam PP No 11 Tahun 2021 terkait tujuan dari pendirian Bumdes itu sulit tercapai bahkan mungkin mustahil untuk di realisaikan alias bagaikan “Pungguk Merindukan Bulan”.

Menilik pada apa yang telah di gariskan dan termaktub di dalam peraturan terbaru Bumdes nan telah ada ,dan melihat pada kondisi faktual  yang ada di lapangan..membuat kita sedikit terpurangah. Disatu sisi kita sangat bersyukur dan bahagia sekali . Dengan lahirnya PP No 11 dan Permendes No 3 tahunun 2021 yang berawal dari lahirnya UU Ciptaker No 11 tahun 2020,eksistensi Bumdes sebagai salah satu Tonggak Utama perekonian desa mendapatkan apresiasi nan luar biasa.

Baca Juga |  Gubernur Sumbar Berhasil Membangun Desa Tertinggal, Ini Kata Muhamad Ridwan

Di sisi lain kondisi terkininya di lapangan,apa nan tengah berlaku dan terjadi meninggalkan tidak sedikit pertanyaan dan PR bagi kita bersama tentunya. Sebab apa yang diharapkan dari keberadaan bumdes di desa,tuntutan bahwa Bumdes haruslah di kelola secara professional,tidaklah semudah membalikkan telapak tangan . Terdapat beberapa poin penting yang jadi pemikiran kita bersama tentunya jika ingin mewujudkan Bumdes nan professional dan di kelola oleh orang-orang professional,antara lain :

  1. Peningkatan/Kondisi Sumber Daya Manusia /SDM yang sangatlah beragam.
  2. Dukungan dan perhatian kepada Bumdes

Dua hal diatas lah kiranya yang menjadi kunci utama jika bumdes ingin menjadi soko guru perekonomian di desa,sebagai media dan penyalur ,penggerak perekonomian di desa ,sebagaimana yang diharapkan dalam regulasi.

Penegasan lebih jauh bahwasanya Bumdes haruslah di kelola secara professional dan tertata ,di kelola dengan baik muncul dalam permendes no 3 tahun 2021. Pada lampiran Permendes No 3 tahun 2021 sudah di buatkan acuan Program Kerja Bumdes nan sangat bagus dan sempurna. Terutama pada bagian lampiran Aspek keuangan yang akan ,idealnya mampu Bumdes buat dan susun. Adanya proyeksi neraca,proyeksi Laba/rugi,Proyeksi Arus Kas dan bebrbagai analisa usaha secara literature kelimuan memandu bumdes untuk membuat sebuah perencanaan usaha nan sangat matang dan professional.

Namun di sisi lain…kemampuan bumdes untuk bisa menyusun dan menyajikan semua itu /proyeksi tersebut alias Laporan Keuangan Proforma tersebut tidaklah mudah dan seindah membayangkannya. Kondisi sumber daya manusia pengelola bumdes kita sangatlah beragam dan rata-rata belumlah mampu untuk membuat dan menyususnnya. Kiranya ini lah yang jadi tantangan semua stakeholder terkait…..bagaimana memapukan Bumdes.

Di banyak fakta lapangan nya…kadangkdala dukungan yang diharapkan bumdes masih jauh panggang dari apinya. Dukungan nan diharapkan bumdes sebagai unit bisnis nan baru lahir dan tumbuh kiranya dapat di kategorikan dalam 2 bagian utama,yakni :

  1. Dukungan Kebijakan
  2. Dukungan Angaran

Tidak sedikit desa yang sekedar hanya mendirikan bumdes secara administratif..yakni dengan adanya SK,AD dan ART Bumdes. Namun sayangnya Bumdes tak mendapatkan penyertaan Modal dari desa.Di lain sisi tidak sedikit pula bumdes tidak mendapatkan dukungan secara kebijakan baik di level pemerintahan desa maupun di level pemerintah daerahnya sendiri. Sehingga bumdes merasakan dirinya bagaikan anak yang terlanjur lahir namun tak di inginkan keberadaanya.

Apalagi jika di kaitkan dengan apa yang telah termaktub dalam PP No 11 Tahun 2021…sehubngan tujuan pendirian Bumdes. Dwi Fungsi Bumdes adalah sebuah tuntutan dan amanah yang tak terelakkan di pundak bumdes.Jika kita melirik pada apa nan berlaku pada BUMD-BUMD yang ada di Indonesia.Sejatinya BUMD yang ada di Indonesia dapat di kategorikan pada 2  ( Dua ) jenis :

  1. Perumda
  2. Perusda
Baca Juga |  LPP Bone Gelar Diskusi Perlindungan Anak

Sebagaimana di tegaskan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH Pasal 3 dimana pada prinsipnya BUMD di kategorikan dalam 2 bentuk sebagaimana telah di paparkan pada bagian di atas.

Kedua  bagian /tipe BUMN mempunyai tujuan nan jelas berbeda…antara Profit Oriented dan Public Service . Hebatnya bumdes justru menjalankan fungsi keduanya.Sedmikian mulianya tujuan dari sebuah Bumdes sebagai unit bisnis di desa.Dan dari banyak literature penelitian tingkat Doktoral terhadap kondisi BUMD di Indonesia …salah satu kunci Utama jatuh bangunnya sebuah BUMD adalah : “ Niat Baik dan VIsi Misi Seorang Kepala Daerah “

Dan ketika kondisi BUMD yang telah duluan lahir di bumi kita tercinta…tidak ada salahnya jika kita mengambil pelajaran dan pembelajaran. Makanya dukungan dan perhatian terhadap Bumdes pada level yang berbeda sangatlah di tuntut mutlak adanya. Penerapan Good Corporate Gorvernance /GCG yang di kenal oleh dunia bisnis murni kiranya dapat menjadi acuan jika bumdes mau tumbuh besar dan berkembang sebagaimana yang di harapkan pemerintah. Namun untuk menggapai itu semua….kembali ke pertanyaan awal…bagaimana usaha dan peran kita ( stakeholder ) terkait untuk mewujudkannya …?.

Akhirul kalam ,kami membuat goresan secuil pemikiran ini bukan untuk mencari salah dan dosa siapa. Tapi segelinitir pengalaman lapangan sebagai seorang Tenaga Pendamping Profesional /TPP yang dalam kesehariannya bergelut dan berkecimpung dengan pelaku bumdes. Suka ,duka,tangisan dan tawa pengelola bumdes selalu menjadi makanan dan bayangan diri kami. Semoga tulisan sederhana ini mampu mengugah kita semua ,…bahwasanya ada tantangan nan luar biasa nan harus kita hadapi bersama. Jika kita semua memang ingin Bumdes ini bisa tumbuh dan berkembang di desa . Bukan hanya sekedar Plang Merk atau Nama,bukan hanya sekedar pelengkap cerita pada anak cucu nantinya…bahwa dulu di desa kita pernah ada lembaga ekonomi yang bernama BUM Desa. Semoga niat tulus mulia dari pimpinan negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat di dongkrak melalu sebuah lembaga yang bernama Bum Desa….Aamiin.

Salam Hormat

Yusrizal /Rizallayo Datuak Bandaro Kayo

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 305 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Gamifikasi dalam LMS: Meningkatkan Motivasi dan Engagement Aparatur Desa dalam Pelatihan
Ilustrasi by Ketut Subiyanto | Pexels

Opini

Mengenal Lebih Dekat Metode Baca Cepat dan Manfaatnya dalam Pembelajaran Berbasis LMS

Opini

Tantangan dan Solusi Membangun Desa Tertinggal Melalui Pendampingan Desa

Opini

Pentingnya Sumur Bor Untuk Kebutuhan Air Desa

Opini

Pentingnya TPQ dan Madarasah di Tengah Masyarakat Desa

Opini

BUM Desa Harus Dikelola Dengan Tatakelola yang Baik

Opini

Bergerak Untuk Ummat, Sahabat Da’i Tompobulu Akan Menggelar Konsolidasi

Opini

Kader Posyandu : Perisai Kesehatan Masyarakat di Tengah Ancaman Penyakit Tidak Menular