Home / Kabar Daerah

Selasa, 19 Oktober 2021 - 21:44 WIB

Bupati Lumajang Rencanakan Pindah Kantor Pemerintahan ke JLT

003 Fawaid - Penulis

TV Desa – Jakarta : Bupati Lumajang Thoriqul Haq berencana memindahkan kantor pemerintahan ke area Jalan Lintas Timur (JLT). Hal itu disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan Kabupaten Lumajang 2021-2041 di Ballroom Pacific Place, Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Bupati yang akrab dipanggil Cak Thoriq itu menegaskan, tujuan pemindahan tersebut untuk mewujudkan wilayah perkotaan Lumajang sebagai pusat pemerintahan yang didukung pusat perdagangan serta jasa dengan skala kegiatan regional yang terpadu dan berkelanjutan.

“Rencana kami, perkantoran pemerintahan daerah pindah ke JLT, yang jalannya luas, double track, karena perkantoran pemerintahan yang sekarang sudah kami rasa sangat sempit dan terlalu crowded, begitu perkantoran baik pemerintahan, lembaga vertikal pindah ke JLT supaya antar kelembagaan memiliki sarana yang lebih representatif untuk melayani masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga |  Ratusan Peserta Hadiri Peringatan Hari Air Sedunia di Air Terjun Ratu Agung Buwek

Sementara Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementeraian Agraria dan Tata ruang/ BPN, Abdul Kamarzuki menjelaskan, RDTR dan peraturan zonasi sangat diperlukan sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu juga sebagai acuan untuk pemberian izin pemanfaatan ruang.

Pihaknya berharap, Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah disusun di Lumajang diperkuat dengan RDTR.

Baca Juga |  Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU) Menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru

Ia menjelaskan bahwa RDTR sudah masuk ke dalam Online Single Submission (OSS). Jadi apabila ada permintaan perizinan dalam kawasan LP2B yang telah ditetapkan, dalam RDTR akan secara otomatis ditolak.

“Perda bapak Bupati Lumajang terkait LP2B itu hanya masukan bukan mengikat, yang ngikat itu dimasukkan ke RDTR, karena begitu masuk di RDTR, pengembang yang mau masuk nanti otomatis akan tertolak, tapi harus dipastikan bahwa masyarakatnya mempertahankan lahan pertanian nanti dikunci di RDTR,” jelasnya.

Sumber: Kominfo

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 113 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Desa Badak Mekar Ditetapkan sebagai Sumber Benih Aren Andalan Kaltim!

Kabar Daerah

13 Desa di Nias Utara Jadi Pelopor Perlindungan Jaminan Sosial Perangkat Desa

Kabar Daerah

Perkuat Ukhuwah dan Pencerahan Melalui Safari Dakwah Aswaja di Desa Talumopatu

Kabar Daerah

Mahyeldi : Sumbar Masih Kekurangan Dokter

Kabar Daerah

Botram Hadir di Desa Ciantra: Layanan Publik Makin Dekat dan Intens

Kabar Daerah

Satu Dasawarsa UU Desa, Kades Situbondo Rayakan Perpanjangan Masa Jabatan dengan Syukuran

Kabar Daerah

41 Sekdes di Garut Terima NIPD, Bukti Pengakuan Peran Perangkat Desa

Kabar Daerah

Banyuwangi Ethno Carnival 2024: Memukau dengan Keindahan Desa dan Budaya