Jumat, 7 Januari 2022 - 10:06 WIB

Catatan Sarapan SDGs : Ayoo Bertanya Kapusdatin Kemendesa PDTT | eps 251.

017 Agus Prijadi - Penulis

TV Desa-Pati. Sarapan SDGs dengan Topic : Ayoo Bertanya Kapusdatin Kemendesa PDTT| eps 251 dilaksanakan secara virtual di zoom meeting dan youtube Jumat (7/1/2021) jam 06.00 sd 07.08 WIB .

Narasumber Kapusdatin Kemendesa PDTT Dr. Ivanovich Agusta, SP. M.Si:

Tanya : B. Sabubun-TPP Kab. Teluk Wondama. Data yang di input di SDGs desa hanya muncul 3 KK saja dan ditekan submit, apakah hanya sebagaian data yang muncul dan apakah bisa diperbaiki ?
Jawab : Tidak boleh ada kesalahan seperti itu dan solusinya dengan download data lagi. Di bagian atas di download lagi di data miskin ekstrem dan di cek tanggal di request data. Kami sudah minta tim teknis supaya data miskin ekstrem tidak submit lagi, tinggal memperbaiki data SDGs-nya lagi.
Tanya : Aidil Hasril. Sudah tidak ada dana dekon di satker provinsi. Bagaimana cara operasional untuk sewa kantor karena sewa sudah habis bulan desember 2021 lalu ? mohon penjelasannya ?
Jawab : Tidak ada dana dekon, tapi tetep ada dana sewa kantor. Tetap ada sewa kantor untuk provinsi dan perdiem ke lokasi. Yang tidak ada adalah untuk satker provinsi dan tidak ada rakor provinsi, rakor dikelola oleh BPSDM. Rakor TPP semua dialihkan ke kabupaten. Tujuannya untuk mempermudah kerja di lapangan.
Tanya : A. Fourzan Arif. Menanyakan 3 hal yaitu:
- Tentang biaya sewa kantor tadi. Apakah ada anggaran untuk adanya operator kantor ?
- Untuk aplikasi e-HDW. Kondisi e-HDW masih jauh dari harapan. Rekapitulasi kecamatan sampai dengan kabupaten tentang laporan konvergensi stunting belum ideal. Ada beberapa hal yang tidak nyambung dengan fakta.
- Untuk instrumen pendataan SDGs dalam konteks disabilitas untuk di matching kan dengan konvensi internasional dan juga dengan undang-undang disabilitas. Penggunaan kosakata “tuna-tuna” untuk disabilitas menjadi kosakata “berkebutuhan khusus”.

Jawab :

sejak 2021 tidak ada operator karena sesuai kepmen 40 Tahun 2021 semua TPP harapannya bisa melakukan semua tugas administrasi dan pendampingan berbasis wilayah. Ketiadaan operator karena semuanya berbasis elektronik dan TPP berdasar kewilayahan. Data yang di input dilakukan PLD dan PD. Data semakin sedikit. Semua tergantikan oleh aplikasi.
e-HDW belum ada pengalihan ke kemendesa. Masih dikelola oleh proyek donor. Untuk masalah e-HDW untuk segera melaporkan ke sapa desa 1 dan 2 sebagai bahan perbaikan e-HDW.
Untuk instrumen akan kami cek. Dulu kata-kata “tuna” mudah dipahami dan kalau ternyata menyulitkan akan kami perbaiki. Migrasi oleh tim teknis sudah selesai 80% data warga sekitar 80 juta. Akan dilanjutkan dengan 29 juta data keluarga, 400 ribuan data RT dan 40 ribu data kuesioner desa. Ada proses kerjasama dengan BIG yang telah memiliki aplikasi yang telah dikembangkan 3 tahun. BPS juga menawarkan memiliki aplikasi yang mencatat garis atau poligon RT. Harapannya nanti pendataan RT tinggal mengkoreksi batas-batas RT. Untuk disabilitas akan kami cek hari ini untuk dimasukkan ke aplikasi. Minta tolong untuk membantu dengan mengirimkan namanya seharusnya seperti apa dan sumbernya supaya lebih cepat.