TVDesa – Bombana : Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuatnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini dibuktikan dengan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi bagi para kepala desa di Aula Tanduale Kantor Bupati Bombana pada hari Jumat, 19 Juli 2024.
Sosialisasi ini dihadiri oleh para pembicara utama, termasuk perwakilan dari Ketua BPK RI perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, dan Anggota DPR RI, Bahtra Banong. Para pembicara memaparkan peran dan tanggung jawab lembaga mereka dalam mengawasi dana desa, serta membahas berbagai tantangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dana desa.
Pengawasan Ketat Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Dalam sambutannya, Pejabat (Pj) Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
“Pengelolaan dana desa yang baik dan transparan adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tutur Edy Suharmanto.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, acara ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat dan teratur. Baik DPR RI maupun BPK RI berkomitmen untuk mengawal proses ini agar berjalan akurat dan akuntabel sesuai harapan masyarakat.
Meningkatkan Kritisisme dan Akuntabilitas Para Kepala Desa
Edy Suharmanto berharap dengan sosialisasi ini, para kepala desa dapat lebih kritis dan memperhatikan setiap aspek terkait administrasi dan pertanggungjawaban dana desa.
“Hal ini sangat penting untuk menghindari penyimpangan dan mempercepat penyaluran dana desa tahap selanjutnya,” harapnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati Edy Suharmanto menjelaskan bahwa Kabupaten Bombana, yang berdiri sejak tahun 2003, kini terdiri dari 121 desa dan 22 kelurahan di 22 kecamatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah daratan sekitar 15.153,47 km2 dan perairan laut seluas 3.316,16 km2.
“Jumlah desa yang cukup banyak ini tentunya memerlukan alokasi dana yang besar setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan sangat baik dan transparan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” tegas Edy Suharmanto.
Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat mendorong para kepala desa untuk mengelola dana desa dengan lebih baik, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Team Admin TV Desa News – Jakarta
