Home / Kabar Daerah

Senin, 24 Juni 2024 - 18:19 WIB

Diskusi Publik Pembangunan: Membedah Rencana pembangunan Daerah dan Menggali Potensi Purbalingga

009 Setiyo Haryono - Penulis

TV Desa – Purbalingga: Pembangunan daerah tidak lepas dari peran serta masyarakat dan stakeholder pemerintah sebagai pemangku wilayah. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik konstruktif melalui gagasan inovatif.

Hal ini yang menjadi landasan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( IKA- PMII) Purbalingga untuk berperan aktif memberikan dorongan ide pembangunan, melalui Focus Group Discussion ( FGD) yang diselenggarakan pada Jumat 20 Juni di RM. D’Pari Purbalingga.

Hadir pada pertemuan tersebut Winarti Anggota komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, kehadiran Winarti merupakan pembicara utama/ Keynote speaker. Selain itu hadir tiga narasumber, yakni KH. Basyir Fadlullah,M.Pd, Indar S. Projo dari akademisi dan dan praktisi Hadi Iswanto.

Keynote speaker winarti (DPRD prov. Jateng) menyampaikan beberapa hal antara lain:

Penggodogan raperda Ketahanan pangan dan sistem pertanian. (Sulit akses Pupuk; lahan tdak ditanami; krisis air; bencana banjir; ) swasembada-menghidupi warga sendiri) (memastikan pemda memiliki pemikiran yg sama ttg pangan masyarakat; lumbung pangan-faktor politik; )

Baca Juga |  Gubernur Sumbar Imbau Pemuda Pasaman Senantiasa Makmurkan Masjid

Sementara itu Indaru berpendapat bahwa Perlu ada Tata kelola sumber mata air yang lebih baik

Selaku praktisi Hadi iswanto mengemukakan beberapa pendapat yakni:

  1. RPJP muncul karena: UUD 25 th 2024 ttg sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan adanya pemilihan langsung;
  2. RPJP Nasional: penjabaran tujuan nasional
  3. RPJP daerah: penjabaran rpjp nasional. Dikembangkan sesuai isu daerah masing2
  4. Proses perencanaan adalah proses politik – proses teknokratis (perencana profesional/ eksekutif mengundang beberapa ahli) – proses partisipatif (terlebih basis komunitas mejadi penting) – buttom up & top-down
  5. Penyusun: bapeda membuat rancangan – musrenkab – perda dg dewan
  6. Substansi: kondisi eksistensi – indikator sosbud, ekonomi, sarpras, politik hukum keamanan, … Lingkungan hidup. – arah pembangunan (25 th) –

“Isu: kemiskinan; pengangguran dan lapangan kerja – pendidikan, keagamaan dan pesantren – kesehatan – infrastruktur – pariwisata”

Baca Juga |  8 Desa Siap Kelola Sampah Melalui TPS 3R

6. Mengembalikan Purbalingga bermartabat: diantaranya: kejobong – pengadegan di support program tata kelola air. Seperti irigasi berbasis petani

Kebutuhan total: +/- 8,669 T (5 th), sementara ketersediaan APBD hanya sekitar +/- 2,0661 T/ th

Selanjutnya Basyir fadlulloh berpendapat bahwa kita harus bisa Memastikan kebijakan pemerintah berorientasi untuk memihak pada kesejahteraan masyarakat melalui prosesĀ  demokratis: dimungkinkan Dewan/ tidak langsung atau Demokrasi dari atas

Indikator kesejahteraan masyarakat: pendidikan. kesehatan. ekonomi. Dengan mengacu dentitas ideologi kesejahteraan

Kondisi Kritis lapangan

1. Menjaga ekonomi (ternyata sekarang neoliberal): punya uang punya peluang

Saran untuk Faktor bupati kedepan adalah pencapaian Visi pembangunan desngan penguatan jaringan

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 12 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Gubernur Mahyeldi Terus Perkuat Sinergitas Pemprov dan Semen Padang untuk Sepakbola Sumbar*

Kabar Daerah

Dana Desa Transparan: Bombana Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan

Kabar Daerah

Perang Stunting di Mukomuko: Rp13 Miliar Dana Desa Siap Digunakan

Kabar Daerah

HUDA Sumbar Diharapkan Isi Kekurangan Penceramah

Kabar Daerah

Ngopi Literasi: Membaca dan Menulis Kunci Menuju Masa Depan Gemilang

Kabar Daerah

1.500 Pendamping Desa NTT Siap Sukseskan PIN Polio

Kabar Daerah

Pendamping Desa di NTT: Garda Terdepan Sukseskan PIN Polio

Kabar Daerah

Cegah Generasi Lemah, Gubernur Sumbar Minta Orang Tua Penuhi Tanggung Jawab