TV Desa – Jakarta : Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan terdapat empat hambatan dalam meningkatkan daya saing ekonomi desa dalam era digital.
Pertama, modal. Esther menyebut tak semua petani di desa memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan perkebunan.
Untuk itu, petani harus memanggil tengkulak terlebih dahulu untuk membayar upah tenaga kerja. Tengkulak adalah orang yang memberikan pinjaman uang secara tidak resmi dengan bunga tinggi.
“Rekomendasi kami adalah mereka dapat mengakses modal lewat fintech. Namun memang ada risiko, jangan sampai mereka terjebak. Jadi harus ada bimbingan teknis,” ungkap Esther dalam Diseminasi Hasil Diskusi: Peningkatan Daya Saing Ekonomi Desa dengan Pengembangan Ekonomi Digital, Jumat (13/8).
Kedua, pemasaran. Esther menjelaskan banyak warga di desa yang memiliki produk bagus untuk dijual.
Namun, warga di desa tak memiliki akses dalam memasarkan produknya. Maka dari itu, ia menyarankan agar warga desa memasarkan produknya lewat e-commerce.
“Lakukan training, install program e-commerce di smartphone. Itu bisa lebih meningkatkan ekonomi mereka,” terang Esther.
Ketiga, produksi. Warga desa biasanya memiliki masalah dengan jumlah produksi.
Mereka memiliki keterbatasan dalam memproduksi produk dalam jumlah banyak. Padahal, potensi pasarnya cukup besar.
Keempat, logistik. Warga desa seringkali terkendala dalam logistik dalam memasarkan produknya. Esther menyarankan agar ada kantor PT Pos Indonesia (Persero) yang bisa menjangkau seluruh kawasan terpencil.
“Seharusnya kantor Pos Indonesia mempunyai lebih banyak peluang dibandingkan yang lain,” ujar Esther.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kemitraan dan Perluasan Pasar Kemenkop UKM Pixy mengatakan harus ada pendampingan kepada seluruh warga desa untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini seperti yang dilakukan oleh perusahaan fintech.
“Di fintech itu ada pendampingan. Jadi mereka memberikan modal lalu didampingi agar modal yang dipinjamkan digunakan dengan baik,” ujar Pixy.
Menurutnya, pendampingan penting karena penggunaan smartphone di desa masih rendah. Selain itu, warga desa juga tak fasih menggunakan smartphone.
ia menambahkan sejumlah kementerian menerjunkan tenaga pendamping ke desa. Salah satunya Kementerian Pertanian.
Sementara, Kemenkop UKM sendiri baru menerjunkan tenaga pendamping ke provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mendata lagi berapa jumlah tenaga pendamping di desa.
“Data lagi berapa sebenarnya tenaga pendamping yang tersedia untuk masyarakat di desa dan luar desa,” pungkas Pixy.
Redaksi TV Desa News adalah akun Team Redaksi di Kantor Pusat TV Desa News
