Home / Kabar Pusat

Selasa, 2 November 2021 - 17:21 WIB

Gus Halim Luncurkan Program Desa Peternakan Terpadu

Redaksi Jakarta - Penulis

TV Desa – Jakarta : Kemendes PDTT berencana luncurkan Program Desa Peternakan Terpadu. Program ini merupakan langkah terobosan untuk meningkatkan ketahanan pangan utamanya ketersediaan daging di tanah air.

“Posisi Indonesia dalam Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) 2020 mengalami penurunan. Bahkan posisi kita jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan kita kalah dengan Thailand dan Vietnam. Maka kehadiran Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan ini menjadi salah terobosan agar ketahanan pangan kita membaik,” ujar Abdul Halim Iskandar, di Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Gus Halim juga menegaskan, posisi Indonesia dalam GFSI 2020 berada di posisi 65 dari 113 negara. Posisi ini menurun dari tahun sebelumnya di peringkat 62. Sedangkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam berada di posisi 20, 43, 51, dan 63.

“Situasi ini tentu harus menjadi perhatian bersama karena bagaimanapun kita mempunyai potensi besar untuk menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik,” ujar Gus Halim.

Gus Halim mengungkapkan berdasarkan definisi Food and Agriculture (FAO) terdapat empat pilar dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses atau keterjangkauan baik secara fisik dan ekonomi, utilisasi atau keragaman (gizi, nutrisi dan keragaman) dan stabilitas atau keberlangsungan.

Baca Juga |  BPS Sebut Rokok Masuk Daftar Penyumbang Inflasi Selain Beras & Bensin

“Posisi Indonesia dalam Global Food Security Index mengindikasikan belum terpenuhi salah satu atau beberapa pilar dalam ketahanan pangan,” imbuhnya.

Gus Halim juga mengatakan kekhawatiran Presiden Jokowi perihal penurunan indeks ketahanan pangan di tanah air. Bahkan Gus Halim juga mengungkapkan kalau Presiden meminta dirinya untuk memikirkan upaya peningkatan ketahanan pangan terutama ketersediaan daging di Indonesia.

“Presiden meminta agar sebagian dana desa dialokasikan untuk program peningkatan ketahanan pangan utamanya ketersediaan daging. Maka kami menindaklanjuti instruksi tersebut dengan program Desa Peternakan Terpadu,” ujar Gus Halim.

Mendes PDTT juga mengungkapkan Desa Peternakan Terpadu merupakan sistem yang menggabungkan beberapa komoditi unit usaha pada satu pasar di suatu Kawasan. Nantinya desa-desa yang memiliki potensi di sektor peternakan akan dikembangkan sebagai sentral-sentral penyedia daging baik dari sapi, kambing, hingga ayam. Selain dikembangkan sebagai pusat-pusat peternakan, desa-desa tersebut juga dikembangkan sebagai pusat holtikultura.

“Kenapa Desa Peternakan Terpadu karena hulu-hilir pengelolaan peternakan ini akan dikelola dengan baik. Dari proses penggemukan hingga pengelolaan kotoran ternak harus bisa memberi nilai tambah. Pengelolaan kotorannya misalnya harus bisa dijadikan pupuk untuk komoditas holtikultura yang dikembangkan secara terpadu,” katanya.

Program Desa Peternakan Terpadu akan melibatkan bebeberapa pemangku kepentingan. Selain Kementerian/Lembaga lain, program ini juga akan melibatkan Pemerintah Daerah, Desa, hingga kalangan Swasta.

Baca Juga |  Standarisasi Keuangan BUMDesa Jadi Kunci Pengembangan Bisnis

“Ini program yang akan memberikan dampak besar dalam upaya peningkatan ketahanan pangan kita, sehingga harus melibatkan banyak pemangku kepentingan lain. Nantinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama yang jadi motor program ini,” tegas Mendes PDTT.

Program Desa Peternakan Terpadu ini, jika tidak ada perubahan rencana akan diluncurkan pada akhir 2021. Nantinya program ini tidak hanya diaplikasikan di level desa tetapi juga bisa di entitas lain seperti Pondok Pesantren.

“Targetnya untuk warga masyarakat desa. Rencana saya bahkan tidak hanya untuk desa tapi juga bisa diaplikasikan ke pesantren,” terangnya.

Gus Halim akan terbitkan buku panduan tentang Desa Peternakan Terpadu dalam waktu dekat, buku panduan tersebut akan dibuat dengan narasi sederhana sehingga bisa mudah dipahami oleh warga desa.

“Buku pedoman ini meskipun tidak bisa dipahami 100 persen masyarakat desa tapi setidaknya 60 atau 70 persen dipahami biar enggak muspro, cuma jadi tumpukan,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 26 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Mendes PDT Yandri Susanto Bahas Program Dana Desa dengan Mendagri Tito Karnavian

Kabar Pusat

Program Makan Bergizi Gratis: Peluang Emas Bagi BUMDes dan Solusi Stunting

Kabar Pusat

Kepala Desa Sampaikan Aspirasi Terkait Kemiskinan di Istana, Dorong Program Satu Desa Satu Industri

Kabar Pusat

Kemenko PMK Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Desa

Kabar Pusat

Kemendes PDTT Dorong BUMDes dan Koperasi Siap Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Kabar Pusat

Mentan Amran Desak Percepatan Penyaluran Pupuk Subsidi, Ancam Copot Manajer yang Menghambat

Kabar Pusat

Pemerintah Ajak Desa Aktif Tanggulangi Perubahan Iklim

Kabar Pusat

Kemendagri Luncurkan LMS Pamong Desa untuk Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa