Home / Kabar Desa

Rabu, 22 September 2021 - 05:55 WIB

Kadis PMD Jeneponto: Musrenbang Bukanlah Musyawarah Tanpa Hasil

Suryadharma - Penulis

TV Desa – Jeneponto: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jeneponto mengungkap masih ada sebagian pihak menganggap Musrenbang sebagai ‘Mustahil’, yang diartikan sebagai Musyawarah Tanpa Hasil. Kadis menegaskan perencanaan dan pembangunan desa yang telah dinikmati masyarakat dengan biaya Dana Desa, sebelumnya melalui proses Musrenbang Desa.

“Musrenbang Desa jelas ada hasil, tidak mustahil,” kata Abd Makmur, Kadis PMD Jeneponto, saat memberi arahan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Datara (21/09/2021).

Musrenbang Desa Wajib

Abd Makmur menjelaskan, bahwa Musrenbang wajib menurut perintah perundang-undangan, seraya menyebut beberapa undang-undang dan peraturan menteri sebagai dasar hukum penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa.

“Tiada perencanaan kegiatan desa yang sah tanpa melalui proses Musrenbang,” tegas Abd Makmur.

Menurut Abd Makmur, bahkan anggota DPRD pun tidak akan berani menyusun program Pokir DPRD  (program pokok pikiran) jika tidak melalui proses Musrenbang Desa, karena melakukan proses perencanaan di luar ketentuan adalah pelanggaran.

Baca Juga |  Berpacu Pendapatan Mobil BUMDes

Lebih jauh, Abd Makmur mengajak warga desa aktif mengusulkan rencana kegiatan dalam Musrenbang desa, karena menurutnya, warga desa siapapun dapat mengajukan usulan kegiatan dalam forum Musrenbang Desa.

“Disediakan waktu satu sesi diskusi dan warga desa boleh memberi masukan ke pihak OPD atau anggota DPRD yang hadir dalam forum ini,” jelas Abd Makmur.

Disebutkan bahwa pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan harus bersinergi dengan pihak legislatif. Proses pembahasan dan penetapan kegiatan prioritas daerah dilakukan pemerintah daerah/pihak eksekutif bersama dengan legislatif

 

“Rencana kegiatan pemerintah daerah pun akan mentah jika tanpa dukungan pihak legislatif,” terang Abd Makmur.

Baca Juga |  Evaluasi Pokja Kampung KB Desa Bondaraya

Dijelaskan bahwa masukan masyarakat berupa rencana kegiatan dengan biaya besar dapat diajukan untuk dibiayai dana alokasi umum (DAU) kabupaten, atau diajukan ke propinsi bahkan ke tingkat pusat.

“Jembatan gantung desa dibangun dengan biaya nasional. Ini bukti pentingnya kerjasama yaitu upaya keras kades dengan dukungan anggota DPR-RI,” ungkap Makmur disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Usai pengarahan Kadis PMD, secara berurutan anggota DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah memaparkan rencana kerja (Renja OPD) tahun 2023 di hadapan peserta Musrembang desa. Peserta cukup antusias memberikan masukan kepada anggota DPRD dan OPD yang hadir.

Musrenbang Desa Datara turut dihadiri oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten, Kecamatan dan desa. (Uya)

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 58 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Desa Likwatang Gelar Turnamen Sepak Bola U-23 “Likwatang CUP”

Kabar Desa

Fun-fly Paralayang Dalam Rangka Ulang Tahun Desa Lomuli Hadirkan Atlet Rumania

Kabar Desa

Jalan Desa Tugusari Diperbaiki, Warga Gembira, Ekonomi Lancar!

Kabar Desa

Betung Genjot Kesejahteraan: Dana Desa Optimal Lewat Pendampingan

Kabar Desa

Jembatan Merah Putih Pembuka Isolasi Dusun Karangsari

Kabar Desa

Air Hujan Jadi Andalan Warga Muara Pantuan dengan Gama Rain Filter

Kabar Desa

KKNT IPB: Mengubah Resin Jadi Pundi-pundi Ekonomi Desa Tugubandung

Kabar Desa

Cisaat Masuk 50 Besar ADWI 2024, Siap Menjadi Desa Wisata Edukasi Berkelas Dunia