TVDesa – Balikpapan : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa melalui program Data Desa Presisi (DDP). Setelah sukses diimplementasikan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), program ini akan diperluas ke seluruh wilayah Kaltim.
Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengungkapkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan menjadi daerah berikutnya yang akan merasakan manfaat DDP. “Insyaallah bulan depan kita mulai di Kukar, ada 70-an desa dan kelurahan yang akan masuk program Data Desa Presisi,” ungkap Akmal usai Monitoring Evaluasi dan Pra Laporan Data Desa dan Kelurahan Presisi di Balikpapan, Senin (29/1).
Data Akurat untuk Pembangunan Tepat Sasaran
DDP merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tingkat desa. Data ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Tadi sudah dipaparkan hasil pelaksanaan Data Desa Presisi di PPU, dan hasilnya memang sangat detail. Jadi pemerintah juga bisa intervensi secara tepat dengan modal data itu,” jelas Akmal.
Kerjasama dengan IPB
Program DDP merupakan hasil kerjasama antara Pemprov Kaltim dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pendataan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, mulai dari pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan, hingga sarana dan prasarana pendidikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, Anwar Sanusi, menambahkan bahwa DDP memiliki peran penting dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada. “Ini adalah langkah kita dalam menerapkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa serta kesejahteraan masyarakat pedesaan,” ujarnya.
PPU sebagai Pilot Project
PPU, sebagai daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), telah berhasil mengimplementasikan DDP dengan baik. Data yang diperoleh dari program ini akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan di wilayah tersebut.
“Sebagai salah satu daerah terdekat dan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU harus dengan segera dan kolaboratif merampungkan DPP sebagai bahan rujukan agar pembangunan yang dilakukan bisa tepat sasaran atau sesuai dengan yang dibutuhkan,” tambah Anwar.
Program DDP bukan hanya sekadar proyek jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan di Kaltim. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Team Admin TV Desa News – Jakarta
