Home / Kabar Pusat

Rabu, 13 September 2023 - 06:24 WIB

Kemendagri: Pemerintah Desa Dituntut Cermat Kelola Dana Desa

#Dian Purnama Putra - Penulis

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

TVDesa – Jakarta : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan pemerintah desa dituntut cermat dalam mengelola dana desa agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat tentunya menuntut kesiapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa untuk mengelola dengan baik, cermat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Eko dalam pembukaan Rapat Penguatan Stakeholder Dalam Rangka Penguatan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Regional II Tahun 2023, di Malang, Jawa Timur, Selasa.
Eko mengatakan rapat tersebut digelar sebagai langkah strategis guna memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program di daerah.
Dalam rangka pemerataan pembangunan, tambah Eko, pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar kepada desa yang dibuktikan dengan besarnya alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat.
Tercatat sejak tahun 2015 sampai 2022. total dana desa yang telah dialokasikan pemerintah mencapai Rp468,65 triliun. Selanjutnya, pada 2023, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk pemerintahan desa.
Selain untuk meningkatkan pemahaman dari pemangku kepentingan, kegiatan ini juga merumuskan kebijakan
Eko menambahkan, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan dengan membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Oleh karena itu, pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan atau sentralisasi, melainkan harus dilakukan menyebar diseluruh pelosok Indonesia atau desentralisasi.
Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan mengubah paradigma dalam membangun desa, sehingga terwujud pemerataan pembangunan kota dan desa.
“Perhatian besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan antara desa dan kota,” katanya.
Meski demikian, Eko mengakui, dalam kenyataannya masih banyak desa-desa kurang memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal dalam bentuk belanja desa.
Bahkan, seringkali belanja desa tidak sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.
Akibatnya, dana desa belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pelayanan umum, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tingkat desa.
“Situasi ini tentunya akan mendorong tenaga kerja produktif di perdesaan mencari pekerjaan di perkotaan dan menyebabkan desa kekurangan tenaga kerja produktif untuk mengelola potensi ataupun sumber daya yang ada di desa,” ujarnya.
Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 27 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Desa Antikorupsi: Membangun Peradaban Berintegritas dari Pelosok Nusantara

Kabar Pusat

Mendagri Minta Jabar Perkuat dan Tingkatkan Kualitas SDM Desa

Kabar Pusat

BRILiaN dan UNS Berikan Sentuhan Ajaib, 15 Desa Ini Siap Jadi Role Model Desa Unggul

Kabar Pusat

Tangkal Urbanisasi: Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Jadi Kunci

Kabar Pusat

Bakal Bahas Ekosistem Pemasaran, Transaksi TTGN XXV Diharapkan Melonjak

Kabar Pusat

Lindungi Pekerja Desa, BPI Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerjasama

Kabar Pusat

Gelar Teknologi Tepat Guna, Perkuat Ekosistem Inovasi Desa

Kabar Pusat

UIN Goes Global: 5.500 Mahasiswa Membangun Desa di Nusantara