Home / Kabar Pusat

Kamis, 26 Agustus 2021 - 09:16 WIB

Kemendes PDTT Lakukan Pilot Project 29 BUMDes di Daerah 3T

Redaksi Jakarta - Penulis

TV Desa – Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sedang membuat pilot project 29 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Rabu (25/8/2021) malam.

Menurut Halim Iskandar, pilot project yang merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk percepatan pelayanan jaringan internet di desa daerah 3T.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BAKTI yang melakukan percepatan agar internet masuk ke desa. Karena tidak bisa tidak, desa harus merasakan jaringan internet,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Baca Juga |  Wow, Calon Kepala Desa di Pangkep, Boleh Ber-KTP Luar Desa

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini mengakui banyaknya usaha BUMDes yang mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Namun di sisi lain, juga terdapat usaha BUMDes yang justru mengalami peningkatan.

“Ada juga (usaha BUMDes) yang naik. Mereka adalah BUMDes-BUMDes yang melakukan transformasi digitalisasi,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Gus Halim mengatakan, sebagian besar BUMDes yang berhasil bertahan dari dampak akibat pandemi covid-19 ini melakukan pengembangan pasar digital tingkat desa. Beberapa diantaranya bahkan membangun jaringan antar BUMDes.

“Ada BUMDes yang membangun jaringan antar BUMDes hingga 10 desa, 15 desa, bahkan sampai 20 desa,” ungkap pria yang juga kerap disapa Gus Menteri ini.

Baca Juga |  Ribuan Kades di GBK Minta 10% APBN dan Usung Capres, Heru Pastikan Jokowi Tidak Hadir

Terkait hal tersebut, Gus Halim mengatakan, BUMDes telah memiliki badan hukum yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Hal tersebut menurutnya, membuka peluang besar bagi BUMDes untuk melakukan berbagai pengembangan usaha.

“Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kemudian keluar PP (Peraturan Pemerintah) tentang BUMDes dan Permendes (Peraturan Mendes PDTT) tentang BUMDes, maka BUMDes akhirnya menjadi badan hukum yang sangat kuat,” terangnya

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 68 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Kemendesa Gagas Kolaborasi Pendampingan Antar Kementrian/Lembaga

Kabar Pusat

Inovasi LKM Artha Desa Jadi Sorotan Nasional

Kabar Pusat

Kadin Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Desa melalui Investasi Berdampak

Kabar Pusat

Standarisasi Keuangan BUMDesa Jadi Kunci Pengembangan Bisnis

Kabar Pusat

Pemerintah Pusat Suntik Dana Tambahan untuk Desa Produktif

Kabar Pusat

PPI: Pembangunan Desa Cerdas dan Inovatif sebagai Kunci Kemajuan Indonesia

Kabar Pusat

Produk Kopi Lokal Semarakkan Dieng Culture Festival: Cara Sederhana Perkenalkan Kopi Khas Dieng Kepada dunia

Kabar Pusat

DPR Tekankan Pengawasan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa