Home / Kabar Pusat

Kamis, 26 Agustus 2021 - 09:16 WIB

Kemendes PDTT Lakukan Pilot Project 29 BUMDes di Daerah 3T

Yadi - Redaksi Jakarta - Penulis

TV Desa – Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sedang membuat pilot project 29 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Rabu (25/8/2021) malam.

Menurut Halim Iskandar, pilot project yang merupakan kerjasama antara Kemendes PDTT, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dan Kementerian Ketenagakerjaan tersebut bertujuan untuk percepatan pelayanan jaringan internet di desa daerah 3T.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BAKTI yang melakukan percepatan agar internet masuk ke desa. Karena tidak bisa tidak, desa harus merasakan jaringan internet,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Baca Juga |  Gus Halim: Pemahaman Akar Sejarah Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

Pria yang juga akrab disapa Gus Halim ini mengakui banyaknya usaha BUMDes yang mengalami penurunan akibat pandemi covid-19. Namun di sisi lain, juga terdapat usaha BUMDes yang justru mengalami peningkatan.

“Ada juga (usaha BUMDes) yang naik. Mereka adalah BUMDes-BUMDes yang melakukan transformasi digitalisasi,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Gus Halim mengatakan, sebagian besar BUMDes yang berhasil bertahan dari dampak akibat pandemi covid-19 ini melakukan pengembangan pasar digital tingkat desa. Beberapa diantaranya bahkan membangun jaringan antar BUMDes.

“Ada BUMDes yang membangun jaringan antar BUMDes hingga 10 desa, 15 desa, bahkan sampai 20 desa,” ungkap pria yang juga kerap disapa Gus Menteri ini.

Baca Juga |  Mayjen TNI Agus Subiyanto Resmi Jabat Wakil KSAD

Terkait hal tersebut, Gus Halim mengatakan, BUMDes telah memiliki badan hukum yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu. Hal tersebut menurutnya, membuka peluang besar bagi BUMDes untuk melakukan berbagai pengembangan usaha.

“Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, kemudian keluar PP (Peraturan Pemerintah) tentang BUMDes dan Permendes (Peraturan Mendes PDTT) tentang BUMDes, maka BUMDes akhirnya menjadi badan hukum yang sangat kuat,” terangnya

Berita ini 68 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Mendes: Jumlah Desa Mandiri Tembus Sebelas Ribu, Lampaui Target RPJMN

Kabar Pusat

Gus Halim : Inovasi Kader Digital Bakal Percepat Pembangunan Desa

Kabar Pusat

Kemendes PDTT Raih Penghargaan Kearsipan Kategori Sangat Memuaskan

Kabar Pusat

Konsep Model Bisnis Sosial Untuk Pengembangan Pariwisata Desa

Kabar Pusat

50 Desa Wisata Terbaik ADWI 2024 Diumumkan

Kabar Pusat

3 Desa Wisata Kabupaten Padang Pariaman Masuk 300 Besar ADWI 2024

Kabar Pusat

34 Desa Wisata di Sumatera Barat Lolos 500 Besar ADWI 2024

Kabar Pusat

Desa dengan Air Bersih Didorong Jadi Kesepakatan Global dalam WWF Bali