Home / Kabar Pusat

Sabtu, 9 November 2024 - 13:07 WIB

Kemenko PMK Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Desa

Redaksi Jakarta - Penulis

<em>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa, pada 6 - 8 November 2024 di Jakarta. (Dok. Kemendagri)</em>

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kajian Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa, pada 6 - 8 November 2024 di Jakarta. (Dok. Kemendagri)

TVDesa – Jakarta : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) secara intensif mengevaluasi dan memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung selama tiga hari di Jakarta, berbagai pemangku kepentingan membahas upaya-upaya yang telah dilakukan dan tantangan yang masih dihadapi dalam pemberdayaan perempuan di desa. “Tujuan utama FGD ini adalah untuk menyelaraskan berbagai kebijakan yang ada dan memastikan bahwa perempuan di desa memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Eni Rukawiani.

Baca Juga |  DPR Soroti Keterbelakangan Infrastruktur di Desa, Dorong Percepatan Pembangunan
Kesetaraan Gender sebagai Prioritas

Pemberdayaan perempuan di desa bukan hanya sekadar target, melainkan merupakan bagian integral dari pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan sejalan dengan visi Astacita 4 pemerintahan saat ini, yang menekankan pada pentingnya kesetaraan gender.

“Fokus kami adalah untuk mendorong optimalisasi kesetaraan gender, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat desa,” tegas Eni.

Pengarusutamaan Gender di Tingkat Desa

FGD yang bertajuk “Kajian Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa” ini juga membahas pentingnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga kelompok perempuan di desa, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan efektif.

Baca Juga |  Gus Halim Puji Desa Wisata Penglipuran Yang Menjadi Desa Terbersih

Kepala Tim Kebijakan TNP2K, Elan Satriawan, menyoroti masih adanya ketimpangan gender yang signifikan di Indonesia, terutama dalam hal partisipasi ekonomi. “Meskipun telah banyak regulasi yang mendukung kesetaraan gender, namun dalam praktiknya masih banyak tantangan yang harus diatasi,” ungkapnya.

Sinergi Lintas Sektor

Forum diskusi ini menjadi wadah bagi berbagai kementerian dan lembaga, serta organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi. Diharapkan, sinergi yang terjalin dapat mempercepat tercapainya tujuan pemberdayaan perempuan di desa.

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 5 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Pemerintah Janjikan Teknologi 5G untuk 44% Desa di Indonesia

Kabar Pusat

Mendes PDT Yandri Susanto Bahas Program Dana Desa dengan Mendagri Tito Karnavian

Kabar Pusat

Program Makan Bergizi Gratis: Peluang Emas Bagi BUMDes dan Solusi Stunting

Kabar Pusat

Kepala Desa Sampaikan Aspirasi Terkait Kemiskinan di Istana, Dorong Program Satu Desa Satu Industri

Kabar Pusat

Kemendes PDTT Dorong BUMDes dan Koperasi Siap Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis

Kabar Pusat

Mentan Amran Desak Percepatan Penyaluran Pupuk Subsidi, Ancam Copot Manajer yang Menghambat

Kabar Pusat

Pemerintah Ajak Desa Aktif Tanggulangi Perubahan Iklim

Kabar Pusat

Kemendagri Luncurkan LMS Pamong Desa untuk Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa