Home / Kabar Daerah / Kabar Desa

Senin, 13 September 2021 - 22:40 WIB

Kisah Klasik BUMDes di Lampung Selatan

Ihsan Subakti - Penulis

 

Cucuk cabut kepengurusan, konflik pengurus dengan kepala desa, tidak punya program kerja yang jelas, tidak ada laporan pertanggung jawaban tertulis  realisasi anggaran per semester dan akhir tahun, adalah  beberapa hal yang bisa diidentifikasi  dari sekian banyaknya persolan  klasik yang  melilit Bumdesa saat ini.

 

Demikian kesimpulan  dari monitoring dan evaluasi Bumdesa  oleh  Dinas PMD Lampung Selatan, terhadap tiga Bumdesa di Kecamatan Sidomulyo, pada Selasa (14/9/2021). 

 

Kegiatan monitoring dikomandoi Iqbal Kabid PMD Lampung Selatan,  didampingi Ali Citra, Korkab TA Lampung Selatan, Priyono Sadewo TA, Ari Wijaya PD serta Ihsan Subakti PLD itu menyasar tiga Bundesa. yaitu Bundesa Maju Bersama Bandar Dalam, Bumdesa. Usaha Jejama Kota Dalam dan Bumdesa Mawadah Sukamarga 

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wayan Santia, Kasi Ekobang Kecamatan Sidomulyo, Kades Sukamarga Sidiantori serta Pelaksana operasional Bumdesa Mawadah Sukamarga.

 

Dalam kesempatan monitoring di Bumdesa Mawadah Sukamarga Iqbal menyampaikan monitoring dan evaluasi secara berkala  atas kinerja Bumdesa  saat ini sangat penting, agar Bumdesa kegiatan Bumdesa sesuai dengan regulasi yang ada. 

 

Masih kata   Iqbal, data yang ada  di PMD Lampung Selatan menunjukkan ada 256 Bumdesa yang terbentuk. Sejak berdirinya  tahun 2016 hingga hingga saat  ini hanya 112 Bumdesa yang masih bertahan dan berjalan. Kemudian,  kata Iqbal akumulasi penyertaan modal hingga tahun 2019   cukup  besar, yaitu 85  Milyar.

Baca Juga |  Masa Jabatan Kades di Kalianda Diperpanjang Menjadi 8 Tahun

 

Berdasarkan fakta tersebut  menurut Ali Pelaksana operasional Bumdesa,  Kades selaku penasihat dan Pengawas harus membangun bekerjasama  supaya Bumdesa lebih maju.

 

Apalagi kata Ali, terbitnya PP 11 tahun 2021 memberi kekuatan kepada  Bumdesa untuk bisa mengelola usaha, menggali potensi desa  menjadi Unit Usaha produktif, meningkatkan penghasilan Bumdesa serta berkontribusi ke PADes, ujar Ali menghari acara monitoring. 

 

Sebelumnya Tim bergerak ke 51 BUMDesa yang tersebar di 17 Kecamatan; meliputi  Kalianda, Natar, Penengahan, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Palas, Katibung, Jati Agung, Ketapang. Selanjutnya Candipuro, Tanjung Sari, Sragi, Bakauheni, Way Panji serta Raja Basa. Merbau Mataram dan Way Sulan.


Cucuk cabut kepengurusan, konflik pengurus dengan kepala desa, tidak punya program kerja yang jelas, tidak ada laporan pertanggung jawaban tertulis realisasi anggaran per semester dan akhir tahun, adalah beberapa hal yang bisa diidentifikasi dari sekian banyaknya persolan klasik yang melilit Bumdesa saat ini.

Demikian kesimpulan dari monitoring dan evaluasi Bumdesa oleh Dinas PMD Lampung Selatan, terhadap tiga Bumdesa di Kecamatan Sidomulyo, pada Selasa (14/9/2021).

Kegiatan monitoring dikomandoi Iqbal Kabid PMD Lampung Selatan, didampingi Ali Citra, Korkab TA Lampung Selatan, Priyono Sadewo TA, Ari Wijaya PD serta Ihsan Subakti PLD itu menyasar tiga Bundesa. yaitu Bundesa Maju Bersama Bandar Dalam, Bumdesa. Usaha Jejama Kota Dalam dan Bumdesa Mawadah Sukamarga

Baca Juga |  DPMD : Bumdes maju bisa optimalkan potensi desa

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wayan Santia, Kasi Ekobang Kecamatan Sidomulyo, Kades Sukamarga Sidiantori serta Pelaksana operasional Bumdesa Mawadah Sukamarga.

Dalam kesempatan monitoring di Bumdesa Mawadah Sukamarga Iqbal menyampaikan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja Bumdesa saat ini sangat penting, agar Bumdesa kegiatan Bumdesa sesuai dengan regulasi yang ada.

Masih kata Iqbal, data yang ada di PMD Lampung Selatan menunjukkan ada 256 Bumdesa yang terbentuk. Sejak berdirinya tahun 2016 hingga hingga saat ini hanya 112 Bumdesa yang masih bertahan dan berjalan. Kemudian, kata Iqbal akumulasi penyertaan modal hingga tahun 2019 cukup besar, yaitu 85 Milyar.

Berdasarkan fakta tersebut menurut Ali Pelaksana operasional Bumdesa, Kades selaku penasihat dan Pengawas harus membangun bekerjasama supaya Bumdesa lebih maju.

Apalagi kata Ali, terbitnya PP 11 tahun 2021 memberi kekuatan kepada Bumdesa untuk bisa mengelola usaha, menggali potensi desa menjadi Unit Usaha produktif, meningkatkan penghasilan Bumdesa serta berkontribusi ke PADes, ujar Ali menghari acara monitoring.

Sebelumnya Tim bergerak ke 51 BUMDesa yang tersebar di 17 Kecamatan; meliputi Kalianda, Natar, Penengahan, Sidomulyo, Tanjung Bintang, Palas, Katibung, Jati Agung, Ketapang. Selanjutnya Candipuro, Tanjung Sari, Sragi, Bakauheni, Way Panji serta Raja Basa. Merbau Mataram dan Way Sulan.

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 133 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Kepri Bersinar: 57 Desa/Kelurahan Bebas Narkoba

Kabar Daerah

30 Desa di Lembata, Jadi Ajang Mahasiswa Berdaya untuk Kedaulatan Pangan

Kabar Desa

BLT DD di Desa Kiawa Satu Bantu Masyarakat Miskin Ekstrim Penuhi Kebutuhan Pokok

Kabar Daerah

Semarak Milad IPM Ke-63, PD IPM Kudus Gelar Berbagai Acara Kreatif

Kabar Desa

Ini, Cara Ibu-ibu PKK Desa Tewah Pupuh Tingkatkan Kepiawaian Mengolah Hasil Perikanan Lokal

Kabar Daerah

Dana Desa Sampang 2024: Kucuran Dana Fantastis untuk Bangun Desa

Kabar Daerah

Percepatan Penanganan Dampak Bencana Sumbar : Misi Gempuran Gubernur Mahyeldi ke BNPB

Kabar Daerah

Jalan Padang Panjang-Sicincin Ruas Lembah Anai Kembali Dibuka, Sistem Buka Tutup diberlakukan