Home / Kabar Pusat

Kamis, 28 Maret 2024 - 19:30 WIB

Mendagri Harap UU Desa Jadi Terobosan Tingkatkan Kinerja Pemdes

@ADMIN 1 - Penulis

TVDesa – Jakarta : Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap dengan disahkannya perubahan kedua Undang-Undang tentang Desa menjadi terobosan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Paripurna DPR RI mengenai pembicaraan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi UU di Gedung Nusantara II Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani tersebut menghasilkan keputusan berupa pengesahan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi UU.

“Tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekadar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga |  Menteri Desa : Integrasi Posyandu untuk Tingkatkan Pelayanan Praktis Bagi Warga Desa

Menurutnya, proses pembahasan RUU ini berlangsung relatif cepat dengan tetap mengikuti semua prosedur dan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, RUU ini telah melewati persetujuan pada Pembahasan Tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari lalu. Dia mengapresiasi kinerja DPR RI dalam mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa.

“Keterbukaan dan mengakomodir aspirasi pemerintah desa dan masyarakat desa, pengambilan prakarsa atau inisiatif DPR RI yang dilengkapi dengan naskah akademik yang sistematis dan draf RUU yang berisi substansi yang jelas, ini mempermudah pemerintah untuk menyiapkan dan merespons dengan daftar inventarisasi masalah,” jelasnya.

Adapun beberapa poin penting pada perubahan kedua UU tentang Desa tersebut antara lain mencakup pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi untuk desa.

Baca Juga |  Sinergritas RPH Sumberagung bersama, pemdes, dan kelompok masyrakat di sekitar hutan desa Sitiarjo

Kemudian pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Poin lainnya yakni mengenai syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa. Poin selanjutnya mengenai masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 kali masa jabatan.

Regulasi itu juga mengatur sumber pendapatan desa, ketentuan peralihan, serta pemantauan dan peninjauan UU.

Setelah regulasi disahkan, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan menyusun peraturan pelaksanaan sesuai amanat UU.

Berita ini 10 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Jalin Erat Silaturahmi, KBM  Sumbar Gelar Buka Puasa Bersama*

Kabar Pusat

Kenaikan Tukin, Gus Halim: Momentum Peningkatan Semangat Kerja

Kabar Pusat

Gus Halim: Redistribusi Uang saat Mudik Lebaran Perkuat Desa Wisata

Kabar Pusat

Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen

Kabar Pusat

Paripurna DPR Setujui RUU Desa Jadi Undang-Undang

Kabar Pusat

Kemendes Catat Pendapatan Warga Desa Meningkat 80 Persen

Kabar Pusat

Gus Halim Minta Pengurus BUMDesa Dipilih Lewat Musdes

Kabar Pusat

E-Voting : 12.000 Desa Belum Miliki Internet & Listrik