Home / Kabar Pusat

Kamis, 5 Agustus 2021 - 15:15 WIB

Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku

Yadi - Redaksi Jakarta - Penulis

TV DESA, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pihaknya sedang menyiapkan dokumen prihal proses bayar ganti rugi kepada korban tragedi kerusuhan Maluku.

Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.

“Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini,” kata Halim Iskandar dalam rapat Rakorsus Tingkat Menteri, Kamis (05/08/2021).

Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.

Baca Juga |  Menteri Desa PDTT Canangkan ASN BerAKHLAK dan Agen Perubahan Kemendes PDTT

Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.

Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dikuti oleh beberapa kementerian lainnya, anatara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Adapaun Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.

Baca Juga |  Keuchik Tak paham Stunting? Lho Kok Bisa?

Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.

Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999.

Berita ini 38 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Pusat

Mendes: Jumlah Desa Mandiri Tembus Sebelas Ribu, Lampaui Target RPJMN

Kabar Pusat

Gus Halim : Inovasi Kader Digital Bakal Percepat Pembangunan Desa

Kabar Pusat

Kemendes PDTT Raih Penghargaan Kearsipan Kategori Sangat Memuaskan

Kabar Pusat

Konsep Model Bisnis Sosial Untuk Pengembangan Pariwisata Desa

Kabar Pusat

50 Desa Wisata Terbaik ADWI 2024 Diumumkan

Kabar Pusat

3 Desa Wisata Kabupaten Padang Pariaman Masuk 300 Besar ADWI 2024

Kabar Pusat

34 Desa Wisata di Sumatera Barat Lolos 500 Besar ADWI 2024

Kabar Pusat

Desa dengan Air Bersih Didorong Jadi Kesepakatan Global dalam WWF Bali