Home / Opini

Sabtu, 23 Maret 2024 - 10:04 WIB

Pegiat Desa Ini Desak Jokowi Evaluasi Kebijakan Kemendes PDTT

Yasmin Adrena - Penulis

TVDesa – Jakarta : Pegiat desa, Iwan Sulaiman Soelasno mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) selama hampir 5 tahun terakhir ini.

Pernyataan Iwan ini disampaikan kepada sejumlah media massa melalui siaran persnya pada Jumat (22/3/2024) lalu. Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik terkait kebijakan Kemendes PDTT yang justru melemahkan desa.

“Pertama yang disoroti publik selama ini adalah output dan outcomes kinerja BUMDes dan BUMDes Bersama yang belum terlihat, padahal setiap tahunnya sudah mendapatkan penyertaan modal dari Dana Desa. Hal ini terjadi karena belum jelasnya kebijakan Kemendes PDTT yang mengarahkan profesionalisme BUMDes. Masih banyak pengelola BUMDes dijabat oleh perangkat pemerintahan desa”, tegas Iwan.

Baca Juga |  Menteri Desa PDTT Dapat Tawaran untuk Main Film

Iwan yang juga pendiri Sekretaris Jenderal Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (RPDN) ini menjelaskan, permasalahan kedua yang disoroti oleh publik sejauh ini adalah peran dan profesionalisme Tenaga Pendamping Desa di semua tingkatan.

“Sejatinya Pendamping Desa itu diarahkan mendorong peningkatan kinerja pemerintah desa, pembangunan desa dan demokrasi di desa. Jangan mereka ini disibukan dengan urusan teknis memburu data dan mendampingi proyek, parahnya sempat kemarin di Pemilu lalu malah memenangkan caleg – caleg dari partainya Mendes”, ujar Iwan.

Masalah yang ketiga, Iwan menambahkan, yakni 4 tahun terakhir ini Kemendes PDTT cenderung lebih banyak mengatur desa.

Baca Juga |  Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendes PDTT Disetujui Naik Jadi 80 Persen

“Seharusnya Kemendes PDTT sebagai representasi negara itu lebih banyak membina desa ketimbang mengatur dan mengawasi desa. Ada 75.265 desa di seluruh Indonesia, artinya ada 75.265 masalah di desa – desa tersebut, maka untuk menyelesaikan persoalan itu tidak bisa dengan kebijakan yang cenderung mengatur desa, harus kebijakan yang berbasis membina desa”, tutup Iwan.

Iwan menilai, diakhir pemerintahan Presiden Jokowi ini adalah momentum tepat untuk melakukan evaluasi kebijakan Kemendes PDTT yang hasilnya akan sangat bermanfaat bagi Presiden – Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menentukan arah dan strategi Kemendes PDTT untuk 5 tahun kedepan. (*)

Kajian Desa Bareng Iwan

Berita ini 52 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Jelang Idul Fitri, Pemdes Babakan Loa Realisasikan Program Ketahanan Pangan

Kabar Daerah

Romo Eman Berkati Para Pemeran Tablo, Jalan Salib Dari Sekar St.Yohanes Pemandi Naesleu

Opini

Setelah Kongres Desa, RUU Desa Disahkan Menjadi UU
Visual Aparatur Desa

Opini

7 Langkah Membuat Pengalaman Belajar Online yang Menarik bagi Aparatur Desa melalui LMS

Opini

Praktek Serangan Fajar dan Jual Beli Suara Merusak Demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

Opini

Sosialisasi Empat Pilar Masyarakat Minta DPD-RI Bisa Bersuara Untuk Daerah

Opini

Peran Kepala Suku Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni

Opini

Fahami Kode Etik Jurnalistik Agar Tidak Tertipu oknum Wartawan