Home / Kabar Daerah

Selasa, 3 September 2024 - 14:06 WIB

Pembangunan Jalan Usaha Tani di Mojokerto Capai 80%

Redaksi Jakarta - Penulis

TVDesa – Mojokerto : Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan infrastruktur di wilayahnya. Salah satu fokus utama adalah pembangunan jalan usaha tani (JUT) yang menjadi tulang punggung sektor pertanian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, hingga saat ini, 80% dari total anggaran Bantuan Keuangan (BK) desa sebesar Rp 71,26 miliar telah dicairkan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk JUT.

Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto, Yurdiansyah, menjelaskan bahwa percepatan pencairan anggaran ini bertujuan agar pemerintah desa dapat segera merealisasikan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami bersyukur, saat ini penyaluran anggaran BK desa sudah mencapai angka yang sangat baik,” ungkapnya.

Baca Juga |  Polres Banyuasin Gelar Apel Ops Keselamatan Musi 2022

Dari total 231 kegiatan yang didanai oleh BK desa, sebanyak 34 kegiatan di antaranya adalah pembangunan jalan usaha tani. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar perekonomian di Kabupaten Mojokerto.

Dengan adanya jalan usaha tani yang layak, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas petani ke lahan pertanian, mempermudah transportasi hasil pertanian, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

Tantangan dan Solusi

Meskipun pencapaian saat ini cukup memuaskan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pencairan anggaran BK desa. Salah satunya adalah lambatnya pemerintah desa dalam mengajukan proposal pengajuan pencairan. Selain itu, ada beberapa desa yang belum menyelesaikan pekerjaan tahap satu.

Baca Juga |  TMMD Ke-122 di Desa Kerta Buana: Transformasi Pertanian Menuju Masa Depan

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dan memberikan pembinaan kepada pemerintah desa. “Kami targetkan pada akhir September ini, pencairan anggaran BK desa dapat mencapai 90%,” tegas Yurdiansyah.

Jaminan Ketenagakerjaan untuk Pekerja Swakelola

Sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, pemerintah daerah juga telah mewajibkan para pekerja proyek swakelola desa untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 29 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Presiden Prabowo Sikapi Bijak Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Prioritaskan Harmonisasi Bangsa

Kabar Daerah

Pemerintah Tegaskan Komitmen Tata Kelola BUMN Lewat Evaluasi Komprehensif

Kabar Daerah

Presiden Prabowo Berikan Arahan Kepada 1.500 Pimpinan BUMN Dalam Acara Town Hall Danantara Indonesia

Kabar Daerah

Sinergi Entaskan Kemiskinan, Bupati Banjarnegara Gandeng Pendamping Desa

Kabar Daerah

UNAND Jadi Motor Penggerak UMKM Sawit Sumbar Naik Kelas: Inkubasi, Hilirisasi, dan Komersialisasi Jadi Kunci

Kabar Daerah

Listrik Pulau Serasan Mati Terus, DPRD Kepri Gercep Bertemu PLN

Kabar Daerah

Nita Azis Pimpin Garda Terdepan Pengentasan Kemiskinan di Padang Pariaman

Kabar Daerah

BATAS Padang Pariaman Audiensi dengan Bupati, Siap Entaskan Kemiskinan