Home / Kabar Daerah

Rabu, 15 September 2021 - 06:54 WIB

Pohuwato Bakal Terbitkan Perda Adat, Kades Torosiaje Angkat Bicara.

Noldi Dehi - Penulis

TV DESA-POHUWATO: Tak lama lagi Kabupaten Pohuwato – Gorontalo bakal miliki Perda Kelembagaan adat. Hal ini terungkap melalui rapat kerja  BAPEMPERDA DPRD Kab. Pohuwato bersama unsur Pemerintah Daerah, tenaga ahli, kelembagaan adat, Pemdes Torosiaje dan Pemdes Banuroja di ruang rapat DPRD Kab. Pohuwato, Selasa (14/9).

Foto : Kades Torosiaje Kec. Popayato – Pohuwato Uten Saerullah, S.Pd

Dalam kesempatan itu Pemdes Torosiaje – Lembaga Adat Suku Bajo yang diwakili Kepala Desa Uten Saerullah, S.Pd mengkomfirmasi tanggapannya terkait Ranperda tersebut. “Saya sampaikan bahwa, Torosiaje serumpun yang terdiri atas Desa Torosiaje, Torosiaje Jaya dan Bumi Bahari mayoritasnya dari Suku Bajo dan budaya yang kami jalankan secara turun temurun merupakan warisan dari nenek moyang” kisah Uten sang kades muda.

Baca Juga |  Dijenguk Kapolri, Begini Kesan Sinta Bocah Penderita Tumor Tentang Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Beliau Melanjutkan “ Implementasi pelaksanaan Perda kelembagaan Adat, nantinya menjadi rujukan penyusunan dan penetapan Perdes Kelembagaan Adat di Desa. Kami akan bermusyawarah bersama 3 (tiga) desa lainnya untuk menetapkan Perdes bersama, lalu menetapkan Perdes di masing-masing desa nantinya” lanjut kades lajang ini.

Sementara itu,  Bakran Kolosoi selaku TA. PMD Kab. Pohuwato memaparkan turunan regulasi mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mampu dapat dijabarkan dengan cermat oleh Perda nantinya. Sosok eksentrik pun menambahkan “Pengaturan kelembagaan desa dan lembaga adat telah diatur melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 9, jelas sekali disitu”. Ujarnya.

Baca Juga |  Babinsa Batu Tring Bersama Unsur Pemdes Sukseskan Gerakan Menanam Serentak
Foto : TA PMD Kab. Pohuwato Bakran Kolosoi sedang memberikan Tanggapannya dalam RDP kemarin, Selasa (14/9).

“Saya berharap perda ini mengakomodir skema pendanaan, misalnya insentif para pelaksana adat dapat di danai melalui APBD daerah (ADD). Dan untuk proses pelestarian kegiatan adat di masing-masing desa dapat di danai oleh DDS bersumber dari APBN” Tambah Bakran. (ND)

Berita ini 351 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Kepala BNPB Imbau Masyarakat Tetap Waspada saat Arus Balik Lebaran 2024

Kabar Daerah

Kawasan Aia Angek Aman Dilalui Setelah Sedimen Tuntas Dibersihkan*

Kabar Daerah

Shalat Id Bersama Warga, Gubernur & Wagub Sumbar, Ucapkan Selamat Lebaran

Kabar Daerah

Gubernur, Kapolda, dan Forkopimda Sumbar Pantau Pos Pengamanan Idul Fithri

Kabar Daerah

Open House Gubernur Sumbar Terbuka untuk Umum, Masyarakat Silahkan Datang*

Kabar Daerah

Gubernur Sumbar : Terima Kasih Kemenhub, Telah Fasilitasi Mudik Gratis Ratusan Perantau Sumbar

Kabar Daerah

Aksi Kemanusiaan Forum OSIS Jateng Salurkan Bantuan Kemanusiaan kepada Korban Banjir Demak

Kabar Daerah

Gubernur Mahyeldi Pimpin Penandatanganan Kerja Sama Pemprov dan Empat Kabupaten/Kota Terkait Pengelolaan Sampah*