Home / Opini

Minggu, 18 Februari 2024 - 22:21 WIB

Praktek Serangan Fajar dan Jual Beli Suara Merusak Demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

Heriyanto Harmain - Penulis

Pemilihan Umum (Pemilu) yang berlangsung lima tahun sekali, baru saja kita melaksanakan momentum pesta Demokrasi pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024, salah satunya di provinsi Gorontalo khususnya kabupaten Bone Bolango menimbulkan kisah dan cerita di tengah masyarakat  semua tingkatan yaitu fenome Serangan Fajar atau Money Politic/jual beli suara.

Politik uang atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. Selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatannya untuk masa waktu tertentu. Jika kita menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali.

Peserta pemilu mulai dari calon presiden/wakil presiden, DPD RI, DPD RI, DPRD Provisi, dan DPRD Kabupaten, yang menjadi bahan perbincangan di masa tenang dan pasca pemilihan di setiap sudut di Kabupaten Bone Bolango bahwa ada uang ada suara. “Doi Paralu/uang yang utama”.

Berdasarkan beberapa sumber informasi bahwa transaksi money politic mulai dari transaksi individu maupun transaksi paketan, kasus ini menjadi fenomena jelang hari pemilihan/pencoblosan khususnya di kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo

Serangan fajar/Money politik mulai dari individu caleg DPRD Kabupaten/DPRD Provinsi, transaksi paket caleg DRPD kabupaten paket dengan DPRD provinsi, ada lagi paket lengkap caleg DPRD kabupaten, paket caleg DPRD provinsi, dan caleg paket DPR – RI, transaksinya/serangan fajar pun bervariasi tergantung paketannya.

Baca Juga |  Desa Pancuran Salur BLT DD Bulan September

Hal ini di perkuat hasil data awal perolehan suara calon anggota legislatif banyaknya caleg petahana/incumbent yang tidak terpilih lagi dan lebih di dominasi oleh caleg pendatang baru.

Beberapa sumber informasi terindikasi oknum penyelenggara pemilu di beberapa tingkatan, mulai dari oknum PPS, KPPS, PKD dan PTPS , bahkan ada oknum penyelenggara negara yang terindikasi menjadi tim pemenganan caleg harusnya meraka para oknum berlaku netral dan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu justru mengambil menjadi dari tim pemenangan bayangan dengan mendistribusikan serangan fajar dari caleg kepada masyarakat. Public pun bertanya atas kinerja bawaslu secara berjenjang atas maraknya fenomena serangan fajar /Money Politic.”

Sangat jelas larangan politik uang tertuang pada Pasal 278 ayat (2), 280 ayat (1) huruf j, 284, 286 ayat (1), 515 dan 523 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Seperti Pasal 280 ayat (1) huruf j menyebutkan, “Penyelenggara, peserta hingga tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.

Sementara, Pasal 286 ayat (1) menyebutkan, “Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”.

Dalam kasus ini, momentum pemilu disalah gunakan oleh peserta pemilu (Calon anggota Legesatif) untuk mengeksploitasi suara rakyat seperti barang dagangan, dengan membeli suara. Sehingga caleg yang akan terpilih berdasarkan serangan fajar terlepas caleg tersebut berkwalitas atau tidak memiliki kapabilitas

Baca Juga |  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program CSR dari Perusahaan

Sudah seharusnya bagi para peserta pemilu , mulai dari partai politik maupun para caleg pada semua tingkatan, mesti melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat akan bahayanya money politik. Sehingga masyarakat lebih paham tujuan politik lewat pemilu. Setidaknya tidak praktik Money Politic tidak massif dan terstruktur.

Kontroversi yang terjadi di tengah tengah masyarakat Bone Bolango, wujud profil kelam dan merupakan bagian refleksi untuk menjadi anggota legislatif tidak perlu memiliki pendidikan sampai ke jenjang sarjana ataupun magister cukup memiliki anggaran politik pasti akan di pilih dan terpilih, sementara pemilu sebagai sarana untuk memilih pemimpin atau keterwakilan masyarakat yang di anggap layak mewakili kepentingan public.

Pendidikan politik dan Literasi Politik menjadi kunci suksesnya demokrasi dari praktek – praktek transasksi serangan fajar, jual beli suara atau Money Politik.

Berita ini 17 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Jelang Idul Fitri, Pemdes Babakan Loa Realisasikan Program Ketahanan Pangan

Kabar Daerah

Romo Eman Berkati Para Pemeran Tablo, Jalan Salib Dari Sekar St.Yohanes Pemandi Naesleu

Opini

Setelah Kongres Desa, RUU Desa Disahkan Menjadi UU

Opini

Pegiat Desa Ini Desak Jokowi Evaluasi Kebijakan Kemendes PDTT
Visual Aparatur Desa

Opini

7 Langkah Membuat Pengalaman Belajar Online yang Menarik bagi Aparatur Desa melalui LMS

Opini

Sosialisasi Empat Pilar Masyarakat Minta DPD-RI Bisa Bersuara Untuk Daerah

Opini

Peran Kepala Suku Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni

Opini

Fahami Kode Etik Jurnalistik Agar Tidak Tertipu oknum Wartawan