Home / Opini

Kamis, 28 Maret 2024 - 14:18 WIB

Setelah Kongres Desa, RUU Desa Disahkan Menjadi UU

PRIMUS FEKA - Penulis

Tangkapan layar saat Puan Maharani Mengetuk Palu/Primus Tv Desa Timor

Tangkapan layar saat Puan Maharani Mengetuk Palu/Primus Tv Desa Timor

TVDesa-Kefamenanu : DPR RI akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang desa, menjadi undang-undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam agenda pembicaraan tingkat II di rapat paripurna, yang digelar di gedung Nusantara II kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024) pukul 10:53 wib. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani tersebut, selain dihadiri para senator, juga tampak hadir Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dan Rachmat Gobel.

Mulanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU Desa bersama pemerintah.

Baca Juga |  Pentingnya Interaksi Sosial Antar Umat Beragama Dalam Menjaga Relasi dan Harmonis Dikota Medan

Rapat Paripurna RUU DKJ-RUU Desa Dipimpin Puan, Dihadiri 303 Anggota DPR
Setelah itu, Puan meminta persetujuan kepada seluruh fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU Desa menjadi produk undang-undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Desa dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta sidang.

“Setuju,” jawab peserta sidang diikuti ketukan palu pengesahan.

Diketahui, revisi UU Desa ini telah disetujui tingkat I dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Februari lalu. Sebelumnya, draft usulan yang diserahkan ketua kongres desa bersatu organisasi desa, memuat salah satu poin krusial tentang masa jabatan kepala desa dalam. Revisi UU tersebut, usai disahkan, seperti dikutip dari detik.com, kini menetapkan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 8 tahun, dengan masa menjabat maksimal untuk 2 periode.

Berita ini 37 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Opini

Jelang Idul Fitri, Pemdes Babakan Loa Realisasikan Program Ketahanan Pangan

Kabar Daerah

Romo Eman Berkati Para Pemeran Tablo, Jalan Salib Dari Sekar St.Yohanes Pemandi Naesleu

Opini

Pegiat Desa Ini Desak Jokowi Evaluasi Kebijakan Kemendes PDTT
Visual Aparatur Desa

Opini

7 Langkah Membuat Pengalaman Belajar Online yang Menarik bagi Aparatur Desa melalui LMS

Opini

Praktek Serangan Fajar dan Jual Beli Suara Merusak Demokrasi di Kabupaten Bone Bolango.

Opini

Sosialisasi Empat Pilar Masyarakat Minta DPD-RI Bisa Bersuara Untuk Daerah

Opini

Peran Kepala Suku Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni

Opini

Fahami Kode Etik Jurnalistik Agar Tidak Tertipu oknum Wartawan