Home / Kabar Daerah

Kamis, 20 Juni 2024 - 12:04 WIB

TOT FSD Mendukung Kualitas Belanja Desa

017 Agus Prijadi - Penulis

TVDesa-Semarang. Training of Trainer (ToT) Penguatan Kecamatan Dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/ Frontline Service Delivery (FSD) Tahun Anggaran 2023 – 2024 dilaksanakan di MG Setos Hotel Semarang pada 18 sd 22 Juni 2024.

TOT ini diikuti oleh 6 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali yang menjadi pilot di Tahun 2024 ini. Dari masing-masing kabupaten ada 5 orang calon pelatih yang berasal dari Bapperida, DPMD, Inspektorat, dukcapil dan Tapem. . TOT ini difasilitasi oleh tim P3PD Sub Komponen 1D Provinsi Jawa Tengah.

Setelah pelatihan ini akan dilanjutkan dengan pelatihan kecamatan dari 6 kabupaten di atas

P3PD Sub Komponen 1D merupakan kegiatan percontohan “Penguatan Peran Kecamatan untuk Peningkatan Layanan Dasar Desa” outcome dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas belanja desa.

P3PD subkomponen 1D merupakan program kegiatan pilot yang bertujuan untuk:

    1. Menerapkan kelembagaan baru di kecamatan untuk meningkatkan layanan dasar di desa
    2. Memperkuat kemampuan kecamatan di dalam memfasilitasi pembangunan layanan dasar
    3. Memfasilitasi kecamatan dalam memfasilitasi pengaduan Masyarakat
    4. Memperkuat kecamatan dalam mengadvokasi data-data layanan dasar
Baca Juga |  Jelang PORPROV OKU Raya, GABSI Sumsel Gelar Rakor Virtual.

Hasil dari kegiatan pilot P3PD subkomponen 1D berupa:

Konsolidasi data supply side dan demand side layanan dasar

    1. Perencanaan desa bidang Pembangunan layanan dasar
    2. Rekomendasi system penguatan layanan dasar berbasis fasilitasi kecamatan.
    3. Dashboard kecamatan sebagai alat fasilitasi kecamatan

Berikut agenda utama P3PD subkomponen 1D, kecuali

    1. Melembagakan rumah bersama pada tingkat kecamatan
    2. Mengembangkan kerangka akuntabilitasi layanan dasar dari sisi permintaan (demand side).
    3. Mengembangkan kerangka koordinasi dan tanggapan.
    4. Pengembangan portal berbasis web.

Lingkup intervensi layanan dasar oleh P3PD sub komponen 1D mencakup beberapa bidang layanan, kecuali

    1. Kesehatan
    2. Pendidikan
    3. Sosial
    4. Hukum

Berikut ini, mana yang menggambarkan posisi peran strategis dari P3PD subkomponen 1D

    1. Memfasilitasi penguatan pelaksanaan Pembangunan desa
    2. Memfasilitasi penguatan pelaksanaan pemerintahan desa
    3. Memfasilitasi integrasi pembangunan desa dan daerah
    4. Memfasilitasi peran kecamatan

Kegiatan yang menjadi bagian dari mengembangkan kerangka akuntabilitasi layanan dasar dari sisi permintaan (demand side) pada P3PD subkomponen 1D, kecuali.

    1. Mengkonsolidasikan data-data terkait penyelenggaraan layanan dasar
    2. Mengumpulkan data-data penilaian masayarakat atas penyelenggaraan layanan dasar
    3. Membangun sarana sanitasi bagi keluarga miskin
    4. Membangun kepercayaan masyarakat untuk lebih terlibat pada peningkatan layanan dasar
Baca Juga |  Kapolres Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Anggota Polres Mura

Kegiatan yang lebih tepat menjadi bagian dari kegiatan peningkatan koordinasi dan tanggapan pada penyelenggaraan layanan dasar pada P3PD subkomponen 1D.

    1. Mengefektifkan kegiatan koordinasi antar unit teknis penyelenggara layanan dasar tingkat kecamatan.
    2. Memfasilitasi warga miskin untuk menjadi keluarga penerima manfaat pada program PKH.
    3. Membentuk rumah Bersama di Tingkat kecamatan untuk memperkuat fasilitasi kecamatan.
    4. Memfasilitasi kegiatan monitoring kabupaten.

Berikut adalah peran dari Rumah Bersama kecamatan, kecuali:

    1. Support fasilitasi perencanaan
    2. Support kegiatan koordinasi
    3. Mengelola kegiatan literasi
    4. Terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan desa.

Berikut ini hal-hal yang menjadi lingkup pemantauan dari kegiatan P3PD subkomponen 1D, kecuali

      1. Pembentukan rumah Bersama
      2. Pembentukan kader-kader desa
      3. Konsolidasi data terkait layanan dasar.
      4. Penyusunan rencana kerja terpadu kecamatan.

Berikut parameter evaluasi keberhasilan implementasi P3PD subkomponen 1D, kecuali

    1. Kecamatan menggali penilaian masyarakat tentang penyelenggaraan layanan dasar.
    2. Rumah Bersama memiliki rencana kerja.
    3. Tersedianya dana Pembangunan bidang layanan dasar
    4. Kecamatan mensosialisasikan mekanisme pengaduan Masyarakat

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 11 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Dana Desa Transparan: Bombana Sosialisasikan Pentingnya Pengawasan

Kabar Daerah

Perang Stunting di Mukomuko: Rp13 Miliar Dana Desa Siap Digunakan

Kabar Daerah

HUDA Sumbar Diharapkan Isi Kekurangan Penceramah

Kabar Daerah

Ngopi Literasi: Membaca Dan Menulis Sama Pentingnya

Kabar Daerah

1.500 Pendamping Desa NTT Siap Sukseskan PIN Polio

Kabar Daerah

Pendamping Desa di NTT: Garda Terdepan Sukseskan PIN Polio

Kabar Daerah

Cegah Generasi Lemah, Gubernur Sumbar Minta Orang Tua Penuhi Tanggung Jawab

Kabar Daerah

Bersama Bawaslu, Forum Warga Bone Bolango Pantau Pemilu 2024