Home / Kabar Daerah

Kamis, 31 Agustus 2023 - 08:52 WIB

Wali Nagari Diminta Sinkronkan Program untuk Kesejahteraan Masyarakat

Wawan Hermawan - Penulis

TVDesa – Padang :  Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, kembali menekankan pentingnya sinergi program pembangunan di tingkat nagari dengan program provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemprov Sumbar dengan Wali Nagari/Kepala Desa Tahun 2023, serta Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemprov Sumbar dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi terhadap Pengawalan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat di ballroom Hotel Truntum, Padang, Rabu (30/08/2023).

“Dana nagari yang dikelola oleh pemerintah nagari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, para wali nagari harus bisa merasakan langsung kebutuhan masyarakat dan menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan tersebut,” tegas Mahyeldi.

Baca Juga |  Lhokseumawe Berdaya: Pelatihan Keuangan Gampong Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur juga mengingatkan pentingnya integritas dan komitmen para wali nagari dalam mengelola dana nagari. “Dengan integritas dan komitmen yang tinggi, kita yakin dana nagari akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan nagari,” ujarnya.

Kejaksaan Tinggi Sumbar Siap Kawal Pengelolaan Dana Nagari

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar menyatakan kesiapannya untuk mengawal pengelolaan dana nagari. Bahkan, Kejati Sumbar telah menyediakan 200 Rumah Restorasi Justice yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah nagari sebagai sarana konsultasi.

“Kami berharap dengan adanya Rumah Restorasi Justice, para wali nagari dapat berkonsultasi terkait pengelolaan dana nagari sehingga tidak terjadi penyimpangan,” kata Kajati Sumbar.

Baca Juga |  TPP P3MD Muna Barat Menggelar Rakor, Ini Materinya
Rakor Libatkan 518 Wali Nagari

Rakor yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar ini diikuti oleh 518 wali nagari dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Tujuan rakor ini adalah untuk membangun koordinasi, menyamakan persepsi, dan membina nagari, khususnya nagari-nagari baru hasil pemekaran.

“Kami berharap melalui rakor ini, para wali nagari dapat lebih memahami tugas dan fungsinya dalam mengelola dana nagari dan membangun nagarinya,” ujar Kepala DPMD Sumbar, Amasrul.

Follow WhatsApp Channel tvdesanews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 40 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Kabar Daerah

Dorong Kemandirian Desa, Pemkab Bulungan Tingkatkan Anggaran TAKE

Kabar Daerah

TP PKK Lampung Selatan Kembali Sukseskan Program Bedah Rumah

Kabar Daerah

Sinergi Desa, Kunci Pembangunan Kolaka Timur

Kabar Daerah

Menteri Desa Resmikan PT LKM Artha Desa, Dorong Perekonomian Desa

Kabar Daerah

Disdukcapil Labura Layani Langsung Warga Purworejo dalam Program Bung Desa

Kabar Daerah

Tanah Bumbu Genjot Pengelolaan Sampah Desa, TPS3R Jadi Fokus

Kabar Daerah

Sektor Pertanian Sumbar Makin Subur, Petani Sejahtera

Kabar Daerah

Pemkab Nabire Fasilitasi Kepala Kampung dengan 47 Unit Motor Dinas